Page 249 - ORTAKER UINSA
P. 249
- 249 -
perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan
sistem informasi manajemen dan akuntansi barang
milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang
milik negara.
(3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 475 huruf c bertugas
melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan
penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi
kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan
pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen
hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum,
serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang
asing.
(4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
475 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan
koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis
jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan
prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil
pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi
pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas,
bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga
keagamaan, serta harmonisasi umat beragama.
(5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf e
bertugas melakukan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan
pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi
pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan
publikasi.
Pasal 477
Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 472 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan
bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan,
bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem
informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di
