Page 248 - ORTAKER UINSA

- 248 -

pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan

reformasi birokrasi, dan zona integritas;

e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum
lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum,

serta kerja sama dan pengawasan orang asing;

f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama
dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat

beragama;

g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi,
hubungan masyarakat, dan publikasi; dan

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan
pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi

pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian

Agama provinsi.

Pasal 475

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;

b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan

Umat Beragama;
e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 476

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf a

bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi

penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran,
rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan

pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan

sistem informasi.
(2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf b

bertugas melakukan urusan keuangan dan