Page 250 - ORTAKER UINSA
P. 250
- 250 -
bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama provinsi.
Pasal 478
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 477, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis serta perencanaan di bidang
pendidikan Islam;
b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional
pendidikan Islam;
c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan
raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan
agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok
pesantren, serta pengelolaan data dan sistem
informasi pendidikan Islam; dan
d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
pendidikan Islam.
Pasal 479
Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas:
a. Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah;
b. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah;
c. Seksi Pendidikan Agama Islam;
d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 480
(1) Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan
Kesiswaan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 479 huruf a bertugas melakukan penyiapan
bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan
kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada
