Page 247 - ORTAKER UINSA
P. 247

- 247 -



                                     a.   Bagian Tata Usaha;

                                     b.   Bidang Pendidikan Islam;

                                     c.   Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
                                     d.   Bidang Bimbingan Masyarakat Islam;

                                     e.   Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen;

                                     f.   Pembimbing Masyarakat Katolik;
                                     g.   Pembimbing Masyarakat Hindu;

                                     h.   Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

                                     i.   Kelompok Jabatan Fungsional.


                                                                Pasal 473

                                     Bagian  Tata  Usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
                                     472     huruf     a    bertugas      melaksanakan         koordinasi

                                     penyusunan        kebijakan      teknis,     pelaksanaan       tugas,

                                     pelayanan,  pemberian  dukungan,  dan  bina  administrasi
                                     pada     kantor     wilayah     Kementerian       Agama      provinsi

                                     berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

                                     Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.


                                                                Pasal 474
                                     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

                                     Pasal 473, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

                                     a.   koordinasi  penyusunan  rencana,  program,  perjanjian
                                          kinerja,  kegiatan  dan  anggaran,  evaluasi,  serta

                                          laporan;

                                     b.   pelaksanaan  urusan  keuangan  dan  perbendaharaan,
                                          verifikasi  akuntansi  instansi,  dan  sistem  informasi

                                          manajemen  dan  akuntansi  barang  milik  negara,  serta
                                          pelaporan keuangan dan barang milik negara;

                                     c.   penyusunan  rencana  kebutuhan  dan  penataan

                                          pegawai,       pengelolaan       data     dan      administrasi
                                          kepegawaian,  fasilitasi  asesmen,  dan  pengembangan

                                          pegawai;

                                     d.   penyusunan  analisis  organisasi,  analisis  jabatan  dan
                                          beban  kerja,  sistem,  standar,  dan  prosedur  kerja,

                                          laporan  kinerja,  tindak  lanjut  hasil  pengawasan,
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252