Page 161 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 161

Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti  dari  jabatannya  sebagai
                 Presiden Republik Indonesia  pada  21 Mei  1998, pada  hari  itu juga  Wakil
                 Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan
                 Mahkamah Agung di     Istana  Negara. Dasar hukum   pengangkatan Habibie
                 adalah berdasarkan TAP MPR No.VII/MPR/1973 yang berisi “jika Presiden
                 berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden”.

                     Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis
                 ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata
                 uang yang didorong oleh hutang luar negeri  yang luar biasa  besar sehingga
                 menurunkan nilai  rupiah menjadi  seperempat  dari  nilai  tahun 1997. Krisis
                 yang telah menimbulkan kebangkrutan teknis    terhadap sektor industri  dan
                 manufakt  serta  sekt  inansial  ya  hampi  am  diperpara  ole  musim
                 kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino, yang mengakibatkan
                 turunnya produksi beras.

                     Ditambah kerusuhan Mei    1998 telah menghancurkan   pusat-pusat  bisnis
                 perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan
                 peran dominan dalam    ekonomi  Indonesia. Larinya  modal, dan hancurnya
                 produksi serta distribusi barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi
                 sangat sulit, hal tersebut menyebabkan tingkat inlasi yang tinggi.

                     Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik
                 serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, menciptakan perasaan
                 senang secara umum akan kemungkinan politik yang sekarang tampak seperti
                 terjangkau. Kalangan mahasiswa    dan kelompok-kelompok pro demokrasi
                 menuntut   adanya  demokratisasi  sistem  politik segera  terjadi, meminta
                 pemilihan umum segera dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan MPR,
                 yang dapat  memilih presiden baru dan wakil  presiden. Di  samping tuntutan
                 untuk menyelenggarakan pemilihan umum       secepat  mungkin, pemerintah
                 juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi dan
                 nepotisme yang menandai Orde Baru.
                     Tugas  yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie      adalah memimpin
                 pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi
                 yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut
                 yang sedang terjadi. Naiknya  B.J. Habibie   ke  singgasana  kepemimpinan
                 nasional  diibaratkan menduduki  puncak Gunung Merapi   yang siap meletus
                 kapan saja. Gunung itu akan meletus jika berbagai  persoalan politik, sosial
                 dan psikologis, yang merupakan warisan pemerintahan lama      tidak diatasi
                 dengan segera.







                                                                        Sejarah Indonesia
                                                                                            153
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166