Page 164 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

kepada presiden, tidak adanya check and balances system terlal leksibel
sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang disalahgunakan, pengaturan hak
asasi manusia yang minim dan kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan
mekanisme demokrasi.

b) Sidang Istimewa MPR 1998
Di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desakan
kaum intelektual terhadap legitimasi pemerintahan Habibie, pada 10–13
November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk menetapkan
langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Beberapa
hasil yang dijanjikan pemerintah dalam menghadapi tuntutan keras dari
mahasiswa dan gerakan reformasi telah terwujud dalam ketetapan-ketetapan
yang dihasilkan MPR, antara lain:
• Terbukanya kesempatan untuk mengamendemen UUD 1945 tanpa melalui
referendum.
• Pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No.

XVIII/MPR/1998).
• Masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi hanya sampai dua kali
masa tugas, masing masing lima tahun (Tap MPR No. XIII/MPR/1998).
• Agenda reformasi politik meliputi pemilihan umum, ketentuan untuk
memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai
perubahan terhadap Dwifungsi ABRI.
• Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, mendorong
kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat,
serta pembebasan tahanan politik dan narapidana politik.

c) Reformasi Bidang Politik
Sesuai dengan Tap MPR No. X/MPR/1998, Kabinet Reformasi
Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu
merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya,
seperti pemusatan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi,
terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang
menekankan keamanan dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai Hak
Asasi Manusia dan prinsip supremasi hukum.

156 Kelas XII SMA/MA