Page 163 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

a) Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan

Sehari setelah dilantik, B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet
yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet Reformasi
Pembangunan terdiri atas 36 Menteri, yaitu 4 Menteri Negara dengan
tugas sebagai Menteri Koordinator, 20 Menteri Negara yang memimpin
Departemen, dan 12 Menteri Negara yang memimpin tugas tertentu. Dalam
Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut terdapat sebanyak 20 orang yang
merupakan Menteri pada Kabinet Pembangunan era Soeharto. Kabinet
Reformasi Pembangunan terdiri atas berbagai elemen kekuatan politik dalam
masyarakat, seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP, dan PDI), unsur
daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya
masyarakat. Untuk pertama kalinya sejak pemerintahan Orde Baru, Habibie
mengikutsertakan kekuatan sosial politik non Golkar, unsur daerah, akademisi,
profesional dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), sehingga diharapkan
terjadi sinergi dari semua unsur kekuatan bangsa tersebut. Langkah ini
semacam rainbow coalition yang terakhir kali diterapkan dalam Kabinet
Ampera.
Pada sidang pertama Kabinet Reformasi Pembangunan, 25 Mei 1998,
B.J. Habibie memberikan pengarahan bahwa pemerintah harus mengatasi
krisis ekonomi dengan dua sasaran pokok, yakni tersedianya bahan makanan
pokok masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian masyarakat.
Pusat perhatian Kabinet Reformasi Pembangunan adalah meningkatkan
kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, dengan memberi peran
perusahaan kecil, menengah dan koperasi, karena terbukti memiliki ketahanan
ekonomi dalam menghadapi krisis.
Dalam sidang pertama kabinet itu juga, Habibie memerintahkan bahwa
departemen-departemen terkait secepatnya mengambil langkah persiapan dan
pelaksanaan reformasi, khususnya menyangkut reformasi di bidang politik,
bidang ekonomi dan bidang hukum. Perangkat perundang-undangan yang
perlu diperbarui antara lain Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang
Partai Politik dan Golkar, UU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan
DPRD, UU tentang Pemerintahan Daerah.

Menindaklanjuti tuntutan yang begitu kuat terhadap reformasi politik,
banyak kalangan menuntut adanya amendemen UUD 1945.Tuntutan
amendemen tersebut berdasarkan pemikiran bahwa salah satu sumber
permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selama ini ada
pada UUD 1945. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar

Sejarah Indonesia
155