Page 165 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Beberapa hal yang telah dilakukan B.J. Habibie adalah:
• Diberlakukannya Otonomi Daerah yang lebih demokratis dan semakin
luas. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, diharapkan akan
meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa. Otonomi daerah ditetapkan
melalui Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998.
• Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai
politik. Sebelumnya, dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai
politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80
partai politik dibentuk. Menjelang Pemilihan Umum, partai politik yang
terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diveriikasi oleh Komisi Pemilihan
Umum menjadi sebanyak 95 partai, dan yang berhak mengikuti Pemilihan
Umum sebanyak 48 partai saja. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah
juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan
mengadakan rapat umum.
• Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media
massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir diberedel
melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit. Hal penting lainnya
dalam kebebasan mengeluarkan pendapat bagi pekerja media massa adalah
diberinya kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. Pada
era Soeharto, para wartawan diwajibkan menjadi anggota satu-satunya
organisasi persatuan wartawan yang dibentuk oleh pemerintah. Sehingga
merasa selalu dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah.
• Dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan
masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa
jabatan Presiden. Seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi
presiden sebanyak dua kali masa jabatan saja.
d) Pelaksanaan Pemilu 1999

Pelaksanaan Pemilu 1999, boleh dikatakan sebagai salah satu hasil
terpenting lainnya yang dicapai Habibie pada masa kepresidenannya. Pemilu
1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai (yang diikuti oleh 48 partai
politik). Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah
mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu, dan tentang susunan
dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden
membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya terdiri
atas wakil partai politik dan wakil pemerintah. Hal yang membedakan Pemilu
1999 dengan pemilu sebelumnya (kecuali Pemilu 1955) adalah diikuti oleh

Sejarah Indonesia
157