Page 167 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

ketertinggalan. Namun sungguh disesalkan bahwa segala upaya itu tidak
pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional
maupun di kalangan masyarakat Timor-Timur sendiri.
Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan.
Sebanyak 8 Resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan
PBB telah dikeluarkan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk
memulihkan citra Indonesia, tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya
menyelesaikan masalah Timor-Timur dengan cara-cara yang dapat diterima
oleh masyarakat internasional. Dalam perundingan Tripartit Indonesia
menawarkan gagasan segar, yaitu otonomi yang luas bagi Timor-Timur.
Gagasan itu disetujui oleh Portugal namun dengan prinsip yang berbeda,
yaitu otonomi luas ini sebagai solusi antara (masa transisi antara 5-10 tahun)
bukan solusi akhir seperti yang ditawarkan Indonesia. Pihak-pihak yang
tidak menyetujui integrasi tetap menginginkan dilakukan referendum, untuk
memastikan rakyat Timor-Timur memilih otonomi atau kemerdekaan.
Bagi Indonesia adalah lebih baik menyelesaikan masalah Timor-Timur
secara tuntas, karena akan sulit mewujudkan Pemerintahan Otonomi Khusus,
sementara konlik terus berlarut-larut dan masing-masing pihak yang bertikai
akan menyusun kekuatan untuk memenangkan referendum. Karena itu, melalui
kajian yang mendalam dan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR dan
Fraksi-Fraksi DPR, pemerintah menawarkan alternatif lain. Jika mayoritas
rakyat Timor-Timur menolak Otonomi Luas dalam sebuah “jajak pendapat”,
maka adalah wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional, jika
pemerintah mengusulkan Opsi kedua kepada Sidang Umum MPR, yaitu
mempertimbangkan pemisahan Timor-Timur dari NKRI secara damai, baik-
baik dan terhormat.

Rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat Apakah kamu
pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan Persetujuan New setuju dengan
York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada kebijakan
4 September 1999 adalah 78,5% menolak dan 21,5% Habibie
menerima. Setelah jajak pendapat ini telah terjadi melakukan
berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan Referendum
Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan untuk Timor-
multinasional di Timor–Timur. Timur?
Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung Diskusikan
dalam Pembukaan UUD ‘45, bahwa kemerdekaan dalam kelompok
adalah hak segala bangsa, maka Presiden Habibie kecil di kelas,
mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak lalu tuliskan
pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan alasannya!

Sejarah Indonesia
159