Page 169 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Pada masa Presiden B.J. Habibie pembangunan kelautan Indonesia
mendapat perhatian yang cukup besar. Pembangunan kelautan merupakan
segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan wilayah perairan Indonesia
sebagai wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional untuk didayagunakan dan
dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa Indonesia.

g) Reformasi Bidang Hukum
Sesuai Tap MPR No. X/MPR/1998 reformasi di bidang hukum diarahkan
untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang
hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di
bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam
waktu yang relatif singkat, yaitu hanya dalam waktu 16 bulan. Setiap bulan
rata-rata dapat dihasilkan sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melebihi
angka produktivitas legislatif selama masa Orde Baru yang hanya tercatat
sebanyak 4,07 undang-undang per tahun (0,34 per bulan).
Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi
kepolisian telah dikembangkan keberadaannya sehingga terpisah dari
organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian
negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakan hukum.
Tekad untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan
nasional, telah berulang kali ditegaskan oleh B.J. Habibie bahwa Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara yang selama ini
seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan
sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan Undang-Undang Dasar
dipandang penting untuk menjamin agar pemerintahan di masa-masa yang
akan datang semakin mengembangkan sesuai dengan semangat demokrasi
dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan.
Untuk itu pada era pemerintahan B.J. Habibie Ketetapan MPR No. 11/1978
mengenai keharusan dilakukannya referendum terlebih dahulu sebelum
diberlakukannya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar dicabut.
Pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999, diadakan Sidang Umum MPR
hasil Pemilu 1999. Tanggal 1 Oktober 1999, 700 anggota DPR/MPR periode
1999–2004 dilantik. Lewat mekanisme voting, Amin Rais dari Partai Amanat
Nasional (PAN) terpilih sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung dari Partai
Golkar terpilih sebagai Ketua DPR. Pada 14 Oktober 1999, Presiden B.J.
Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang
Umum MPR. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggung

Sejarah Indonesia
161