Page 174 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan
jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya dugaan
bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan
Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah
dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS. DPR
akhirnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan
keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut (Gonggong,
Asy’arie ed, 2005: 220).

Pada 1 Februari 2001 DPR menyetujui dan menerima hasil kerja
Pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan memorandum yang dikeluarkan
DPR berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 untuk mengingatkan
bahwa Presiden telah melanggar haluan negara yaitu melanggar UUD 1945
Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN (Gonggong &Asy’asri ed,
2005:221). Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum
tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. DPR
sendiri kembali mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna
DPR yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2000. Rapat tersebut
memberikan laporan pandangan akhir fraksi-fraksi di DPR atas tanggapan
presiden terhadap memorandum pertama.
Hubungan antara presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan
ancaman presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk
menggelar Sidang Istimewa MPR, maka presiden akan mengumumkan
keadaan darurat, mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna
pula akan terjadi pergantian anggota DPR, dan memerintahkan TNI dan
Polri untuk mengambil tindakan hukum terhadap sejumlah orang tertentu
yang dianggap menjadi tokoh yang aktif menyudutkan pemerintah. Situasi
ini juga meningkatkan ketegangan para pendukung presiden dan pendukung
sikap DPR di tingkat akar rumput. Ribuan pendukung presiden terutama yang
tinggal di kota-kota di Jawa Timur melakukan aksi menentang diadakannya
Sidang Istimewa MPR yang dapat menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari
kursi kepresidenan. Aksi ini berujung pada perusakan dan pembakaran
berbagai fasilitas umum dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah
partai politik dan organisasi massa yang dianggap mendukung DPR untuk
mengadakan Sidang Istimewa MPR.

Dua hari menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna DPR, Kejaksaan Agung
mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan
Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga melibatkan

166 Kelas XII SMA/MA