Page 179 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

c) Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah

Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah
satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Tidak meratanya
pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara
pemerintah pusat dan daerah menjadi masalah yang berujung pada keinginan
untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama
beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam tetapi hanya mendapatkan
sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Dua provinsi yang rentan untuk
melepaskan diri adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan
Papua. Kebijakan represif yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru
di kedua provinsi tersebut menjadi alat propaganda efektif bagi kelompok-
kelompok yang ingin memisahkan diri.

Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut,
Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan
permasalahan disintegrasi dan memperbaiki persentase pembagian hasil
sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah di kedua propinsi
tersebut. Berdasarkan UU No. 1b/2001 dan UU No. 21/2001 baik propinsi NAD
dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas
alam. Upaya Presiden Megawati untuk memperbaiki hubungan pemerintah
pusat dan rakyat propinsi NAD juga dilakukan dengan melakukan kunjungan
kerja ke Banda Aceh pada tanggal 8 September 2001. Dalam kunjungan
kerja tersebut, presiden melakukan dialog dengan sejumlah tokoh Aceh dan
berpidato di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Dalam kesempatan tersebut,
presiden mensosialisasikan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus
Provinsi NAD. Presiden Megawati juga menandatangani prasasti perubahan
status Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menjadi universitas negeri.
Upaya Presiden Megawati untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI juga
diuji saat pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa status Pulau
Sipadan dan Ligitan dengan pemerintah Malaysia. Sengketa status kedua
pulau tersebut tidak dapat diselesaikan melalui perundingan bilateral antara
pemerintah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sepakat untuk membawa
kasus ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Pemerintah Indonesia
sejak tahun 1997 telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa
kedua pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia.
Namun Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedua
pulau tersebut merupakan bagian dari Malaysia. Dari 17 hakim yang terlibat
dalam proses keputusan Mahkamah Internasional, satu-satunya hakim yang
memberikan keputusan bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari
wilayah Indonesia adalah Hakim Ad Hoc Thomas Franck yang ditunjuk oleh

Sejarah Indonesia
171