Page 182 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 182
proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lambat dan berimbas
pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. Namun
keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari
dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31
Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Produk hukum tersebut
merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi.
Pengeluaran produk hukum tentang Tipikor diikuti dengan dikeluarkannya
berbagai produk hukum lain seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, UU No. 30 Tahun
2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PP No,
41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Inpres No. 2
Tahun 2002 tentang Penambang Pasir Laut, dan Inpres No. 8 Tahun 2002
tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah
Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang
Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban
Pemegang Saham.
f) Pelaksanaan Pemilu 2004
Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama dimana untuk pertama
kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka
di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota
legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemihan umum untuk memilih
presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan
anggota legislatif dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden
memiliki keterkaitan erat karena setelah pemilu legislatif selesai, maka
partai yang memiliki suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat
mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya untuk maju ke
pemilu presiden. Jika dalam pemilu presiden dan wakil presiden terdapat satu
pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan tersebut
dinyatakan sebagai pasangan pemenang pemilu presiden. Jika pada pemilu
presiden tidak terdapat pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%,
maka pasangan yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua berhak
mengikuti pemilu presiden putaran kedua.
Pemilu legislatif 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004
diikuti oleh 24 partai politik. Lima partai politik yang berhasil mendapatkan
suara terbanyak adalah Partai Golkar (24.480.757 atau 21,58% suara), PDI-P
(21.026.629 atau 18,53% suara), PKB (11.989.564 atau 10,57% suara), PPP
174 Kelas XII SMA/MA
