Page 185 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam
terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan
kerugian material yang sangat besar. Presiden SBY bersama Kabinet Indonesia
Bersatu segera mengambil langkah-langkah penanggulangan pasca bencana.
Salah satunya adalah dengan menetapkan Keputusan Presiden Nomor 30
Tahun 2005 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra
Utara. Selain itu dibentuk pula Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah
dan Kehidupan Masyarakat Aceh dan Nias (Yudhoyono, 2013).
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya
untuk pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui peningkatan anggaran
di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. Anggaran
untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan
menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian,
pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani.

Selain berupaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan
dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah
21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007. Seiring
dengan itu, program bantuan operasional sekolah atau BOS juga ditingkatkan.
Perbaikan di sektor pendidikan ini berhasil menurunkan persentase tingkat
putus sekolah dari 4,25% pada tahun 2005 menjadi 1,5% pada tahun 2006.
Selain upaya untuk memperbaiki kelangsungan pendidikan para peserta didik,
pemerintah juga meningkatkan tunjangan kesejahteraan tenaga pendidik.

Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis
untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian Asuransi
Kesehatan Masyarakat Miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat
generik (Suasta, 2013: 33-36).

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan
perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya seperti sektor
perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS
termasuk prajurit TNI dan Polri dan juga kesejahteraan buruh. Pelayanan dan
fasilitas publik juga ditingkatkan. Di bidang hukum, upaya pemerintah untuk
melanjutkan program pemberantasan korupsi dan penegakkan supremasi
hukum juga mendapat perhatian pemerintah.

Sejarah Indonesia
177