Page 180 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Indonesia. Terlepasnya Pulau Sipadan yang memiliki luas 10,4 hektar dan
Pulau Ligitan yang memiliki luas 7,9 hektar merupakan pukulan bagi diplomasi
luar negeri Indonesia setelah terlepasnya Timor Timur. Kasus ini juga
menunjukkan lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia saat berhadapan
dengan negara lain terutama dalam sengketa perbatasan dengan negara-negara
tetangga.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Gambar 5.5 Peta Pulau Sipadan dan Ligitan

d) Desentralisasi Politik dan Keuangan
Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden
Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah
dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999
tentang perimbangan keuangan pusat-daerah. Upaya ini merupakan proses
reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan
daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan
masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan
dengan struktur pemerintahan di masa mendatang di mana masing-masing
daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber
daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki.

Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada
tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa
daerah mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi
kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala
daerah yang bertugas di beberapa daerah mulai dari posisi gubernur hingga
bupati seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Pada masa
pemerintahan Orde Baru, para pejabat yang bertugas di daerah umumnya
adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan memerintah sesuai
keinginan pemerintah pusat. Masalah di daerah semakin kompleks saat pejabat
bersangkutan kurang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat setempat.

172 Kelas XII SMA/MA