Page 176 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Coba anda jelaskan mengapa Presiden Abdurrahman
Wahid dianggap sebagai pendorong semangat pluralis!

3. Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri

Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden
kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong.
Kabinet ini memiliki lima agenda utama yakni membuktikan sikap tegas
pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan
rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik,
mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural
yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan
kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan
hak asasi manusia.
Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk
memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN
masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut.
Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati
membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28
Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan
Pejabat Negara (KPKPN). Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi
tersebut tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan
Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir
pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat
diselesaikan.

a) Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan
amendemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amendemen
tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan
berada di tangan rakyat. Salah satu perubahan penting terkait dengan
pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil
presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu
tahun 2004. Dengan demikian rakyat akan berpartisipasi dalam pemilihan

168 Kelas XII SMA/MA