Page 175 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini
disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal
28 Mei 2001.
Ketegangan antara pendukung presiden dan pendukung diselenggarakannya
Sidang Istimewa MPR tidak menyurutkan niat DPR untuk menyelenggarakan
Sidang Istimewa MPR. Presiden sendiri menganggap bahwa landasan
hukum memorandum kedua belum jelas. DPR akhirnya menyelenggarakan
rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.
Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa yang
dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais. Di sisi lain Presiden Abdurrahman
Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dari jabatan presiden dan
sebaliknya menganggap bahwa sidang istimewa tersebut melanggar tata tertib
MPR sehingga tidak sah dan illegal.

Menyadari posisinya yang terancam, presiden selanjutnya mengeluarkan
Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya
disebut Dekret Presiden. Secara umum Dekret tersebut berisi tentang
pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat
dan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyelamatkan
gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus
membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.
Namun isi Dekret tersebut tidak dapat dijalankan terutama karena TNI dan
Polri yang diperintahkan untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan
tidak melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI
Widodo AS, sejak Januari 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak
melibatkan diri dalam politik praktis.
Sikap TNI dan Polri tersebut turut memuluskan jalan bagi MPR untuk
kembali menggelar Sidang Istimewa dengan agenda pemandangan umum
fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid
yang dilanjutkan dengan pemungutan suara untuk menerima atau menolak
Rancangan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban
Presiden Abdurrahman Wahid dan Rancangan Ketetapan MPR No. III/
MPR/2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai
Presiden Republik Indonesia. Seluruh anggota MPR yang hadir menerima dua
ketetapan tersebut. Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena
tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam
Sidang Istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Dengan
demikian MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan
mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima
Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001.

Sejarah Indonesia
167