Page 178 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR
berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan
pembangunan ekonomi di masa Reformasi yaitu Tap MPR RI No. IV/
MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004. Sesuai
dengan amanat GBHN 1999–2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara
harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) lima
tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.

Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak
positif pada sektor ekonomi. Hal ini membuat pemerintahan Megawati
mencatat beberapa pencapaian di bidang ekonomi dan dianggap berhasil
membangun kembali perekonomian bangsa yang sempat terpuruk sejak
beralihnya pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan
pada era Reformasi. Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden
Megawati adalah rendahnya tingkat inlasi dan stabilnya cadangan devisa
negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya
harga-harga barang. Kondisi ini juga meningkatkan kepercayaan investor
terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan
positif. Kenaikan inlasi pada bulan Januari 2002 akibat kenaikan harga dan
suku bunga serta berbagai bencana lainnya juga berhasil ditekan pada bulan
Maret dan April 2002.

Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden
Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya.
Pada pertengahan tahun 2002–2003 nilai tukar rupiah yang sempat menguat
hingga Rp8.500,00 per dolar Amerika Serikat kemudian melemah seiring
menurunnya kinerja pemerintah. Di sisi lain, berbagai pencapaian tersebut
juga tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ternyata masih
banyak berada di bawah garis kemiskinan.

Popularitas pemerintah juga menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak
populis dan meningkatkan inlasi. Meningkatnya inlasi berdampak buruk
terhadap tingkat inlasi riil. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan
pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar
listrik (TDL) serta pajak pendapatan negara. (Prawiro, 2004: 50). Selain itu,
persoalan utang luar negeri juga menjadi persoalan pada masa pemerintahan
Presiden Megawati karena pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi
APBN yang paling besar yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang
dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan
pemerinta mengalami deisit anggara da kebutuha pinjama baru.

170 Kelas XII SMA/MA