Page 181 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah menjadi penting
sebagai bagian dari reformasi politik dan sosial terutama di beberapa wilayah
yang ingin melepaskan diri dari NKRI.
Proses pelaksanaan otonomi daerah berikut pengadaan perangkat
hukumnya berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum berikutnya yang
akan diselenggarakan pada tahun 2004. Sejalan dengan rencana pelaksanaan
otonomi daerah, pemerintah secara aktif mengeluarkan beberapa undang-
undang yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah sekaligus memberikan
pedoman dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan
saat undang-undang tersebut diberlakukan. Terkait dengan itu, pemerintah
mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2003 mengenai pemilihan umum anggota
DPR, DPD, dan DPRD. Penerbitan undang-undang ini diikuti dengan
dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR,
DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 23 Tahun 2003 mengenai pemilihan
presiden dan wakil presiden. Untuk melengkapi berbagai perangkat
hukum mengenai otonomi daerah yang sudah ada, pemerintahan Presiden
Megawati di tahun terakhir masa pemerintahnnya mengeluarkan UU No.
32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah yang memuat antara lain
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep otonomi, dan asas-asas
penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem pemilihan langsung terhadap wakil-wakil rakyat di daerah dan
kepala daerah menjadikan pelaksanaan otonomi daerah semakin memberikan
kesempatan bagi rakyat di daerah untuk berperan lebih besar dalam memajukan
wilayah mereka. Terpilihnya wakil rakyat dan kepala daerah yang dipilih
langsung oleh masyarakat setempat diharapkan lebih dapat mengakomodasi
keinginan masyarakat karena memahami seluk beluk masalah dan potensi
masyarakat dan sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan
disamping lebih memahami karakter dan adat istiadat yang berlaku di wilayah
tersebut.

e) Upaya Pemberantasan KKN

Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi
dan politik terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai
pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan Presiden Megawati belum berhasil
melakukan penegakkan hukum (law enforcement). Berbagai kasus KKN yang
diharapkan dapat diselesaikan pada masa pemerintahannya menunjukkan
masih belum maksimalnya upaya Presiden Megawati dalam penegakkan
hukum terutama kasus-kasus KKN besar yang melibatkan pejabat negara.
Belum maksimalnya penanganan kasus-kasus tersebut juga disebabkan
karena kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga

Sejarah Indonesia
173