Page 186 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

b) Reformasi di Bidang Politik dan Upaya Menjaga Kesolidan
Pemerintahan

Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya
program-program pemerintah sehingga upaya untuk menjaga kesolidan
pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program
pemerintah. Seperti halnya pemerintahan pada era reformasi sebelumnya,
pembentukan kabinet pemerintah merupakan hasil dari koalisi partai-partai
yang mendukung salah satu pasangan calon presiden saat pemilu presiden.
Dengan demikian keberadaan koalisi dan hubungan partai-partai yang
mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dijaga.
Salah satu upaya untuk menjaga kesolidan koalisi pada masa pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pembentukan Sekretariat
Gabungan (Setgab) antara Partai Demokrat dengan partai-partai politik
lainnya yang mendukung SBY. Pembentukan Setgab juga bertujuan untuk
menyatukan visi dan misi pembangunan agar arah koalisi berjalan seiring
dengan kesepakatan bersama. Setgab merupakan format koalisi yang dianggap
SBY sesuai dengan etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi
politik pada masa pemerintahan SBY (Suasta, 2013: 25).
Sejalan dengan upaya menjaga kesolidan pemerintahan, pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melanjutkan reformasi politik
seperti yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya pada era reformasi.
Upaya untuk penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang
pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah dilakukan
secara proporsional dan seimbang (Suasta, 2013: 259). Selain itu, pemerintah
juga mengupayakan reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas demi menciptakan good governance.
Reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah karena proses pengambilan keputusan dilakukan
secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat terutama dalam
pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan hajat hidup orang
banyak seperti masalah kenaikan BBM dan pengadilan terhadap para koruptor.
Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat,
pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial seperti SMS online
dan twitter. Melalui media tersebut, partisipasi masyarakat dalam perjalanan
pemerintahan diharapkan meningkat. Di sisi lain pemerintah dapat dengan
cepat mengetahui pendapat masyarakat terkait masalah-masalah tertentu
termasuk opini masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam
kasus-kasus yang dianggap krusial.

178 Kelas XII SMA/MA