Page 191 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 191

abad ke-18 pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga ilmu pengetahuan
                 dan teknologi  Bataviaasch Genotschap van Wetenschappen     (BGWK)     dan
                 Lembaga Biologi Molekular Eijkman. BGWK sekarang lebih dikenal dengan
                 nama Museum Gajah.
                     Pada  1817, C.G.L. Reinwardt mendirikan Kebun Raya Indonesia (S’Land
                 Plantentuin) di  Bogor. Pada  1928 Pemerintah Hindia  Belanda  membentuk
                 Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie. Pada 1948 lembaga
                 tersebut diubah menjadi  menjadi Organisatie voor Natuurwetenschappelijk
                 onderzoek  (Organisasi  untuk Penyelidikan dalam  Ilmu Pengetahuan Alam,
                 yang dikenal dengan OPIPA). Badan ini menjalankan tugasnya hingga 1956.

                     Pada  1956, melalui   UU   No. 6 Tahun 1956 pemerintah Indonesia
                 membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) dengan tugas pokok:
                 Membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;          Memberi
                 pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan ilmu pengetahuan.

                     Pemerintah Indonesia pada tahun 1962 membentuk Departemen Urusan
                 Riset  Nasional  (DURENAS) dan menempatkan MIPI di       dalamnya  dengan
                 tugas tambahan membangun dan mengasuh beberapa Lembaga Riset Nasional.
                 Pada 1966 pemerintah merubah DURENAS menjadi Lembaga Riset Nasional
                 (LEMRENAS).
                     Pemerintah pada     Agustus   1967 membubarkan LEMRENAS            dan
                 MIPI melalui  SK  Presiden RI No. 128 Tahun 1967. Kemudian     pemerintah
                 membentuk Lembaga       Ilmu Pengetahuan Indonesia     (LIPI) berdasarkan
                 Keputusan MPRS    No. 18/B/1967. LIPI bertugas  menampung seluruh tugas
                 LEMRENAS dan MIPI, dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu
                 pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan
                 bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada
                 umumnya;   mencari  kebenaran ilmiah di  mana  kebebasan ilmiah, kebebasan
                 penelitian serta  kebebasan  mimbar diakui  dan dijamin, sepanjang tidak
                 bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; mempersiapkan pembentukan
                 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (sejak 1991 tugas pokok ini selanjutnya
                 ditangani oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan Keppres No. 179
                 Tahun 1991 sesuai amanat Undang-Undang No. 8/1990 tentang AIPI).
                     Selain lembaga-lembaga    penelitian peninggalan Belanda, pemerintah
                 juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lain, di antaranya adalah Badan
                 Tenaga  Atom   Nasional  (BATAN), Lembaga     Penerbangan dan Antariksa
                 Nasional  (LAPAN), Badan Koordinasi       Survei  dan Pemetaan Nasional
                 (Bakosurtanal), Badan Pengkajian   dan Penerapan Teknologi    (BPPT) dan
                 Badan Standardisasi Nasional.





                                                                        Sejarah Indonesia
                                                                                            183
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196