Page 187 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

c) Upaya untuk Menyelesaikan Konlik Dalam Negeri

Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya
internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah
mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konlik. Konlik berkepanjangan
di wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa
pemerintahan presiden sebelumnya, mendapat perhatian serius dari Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati telah dilakukan pendekatan baru melalui
dialog pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie termasuk dengan
mencabut status DOM yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru, namun
konli di Ace tida kunj selesai Pada masa pemerintaha Preside
Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berupaya untuk lebih mengefektifkan
forum-forum dialog mulai dari tingkat lokal Aceh hingga tingkat internasional.
Di tingkat internasional, upaya tersebut menghasilkan Geneva Agreement
(Kesepakatan Penghentian Permusuhan/Cessation of Hostilities Agreement
(CoHA). Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk
pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upaya negosiasi damai di
antara semua pihak yang berseteru di Aceh. Namun pada kenyataannya, CoHA
dan pembentukkan komite keamanan bersama belum mampu menciptakan
perdamaian yang sesungguhnya. Belum dapat dilaksanakannya kesepakatan
tersebut dikarenakan minimnya dukungan di tingkat domestik, baik dari
kalangan DPR maupun militer selain tidak adanya pula dukungan dari pihak
GAM/Gerakan Aceh Merdeka (Yudhoyono, 2013).
Selain berupaya menyelesaikan konlik Aceh melalui perundingan,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pendekatan langsung
dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada
tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus
di Aceh sebagai sebuah otonomi yang luas. Presiden juga berupaya untuk
membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM seraya menekankan
bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara
permanen.
Selain konlik di Aceh, konlik lain yang berpotensi menjadi konlik
berskala luas adalah konlik bernuansa agama di Poso. Konlik yang
dimulai pada tahun 1998 tersebut terus berlanjut hingga masa pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan presiden untuk
menyelesaika konli Pos adala denga mengeluarka Instruksi Preside
No. 14 Tahun 2005 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan
masalah Poso. Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk:

Sejarah Indonesia
179