Page 177 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

umum untuk memilih calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah
secara terpisah. Hal lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang
hukum dan pemerintahan adalah pembatasan wewenang MPR, kesejajaran
kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi
DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penetapan APBN yang
diajukan oleh presiden, dan penegasan wewenang BPK.

Salah satu bagian penting amendemen yang dilakukan MPR terkait
upaya pemberantasan KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman sebagai
kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan yang adil dan
bersih guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung. Amendemen ini memberikan kekuatan bagi penegak hukum untuk
menembus birokrasi yang selama ini disalahgunakan untuk mencegah
penyelidikan terhadap tersangka kejahatan terlebih jika sebuah kasus
menimpa pejabat pemerintah yang tengah berkuasa.
Menurut kamu,
Upaya lain untuk melanjutkan cita-cita reformasi di
kebebasan pers
bidang hukum adalah pencanangan pembentukan
seperti apa yang
Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal
17 Agustus 2003. layak diterapkan
di Indonesia dan
Selain beberapa amendemen terkait masalah bagaimana peran
hukum dan pemerintahan, pemerintahan Presiden negara dalam
Megawati juga berupaya melanjutkan upaya memfasilitasi
reformasi di bidang pers yang ditandai dengan kebebasan pers agar
dikeluarkannya Undang-Undang Pers dan Undang- kebebasan tersebut
Undang Penyiaran. Dilihat dari sisi kebebasan tetap memberikan
mengeluarkan pendapat, keberadaan kedua undang- nilai positif
undang tersebut berdampak positif namun di sisi lain bagi kehidupan
berbagai media yang diterbitkan oleh partai-partai berbangsa dan
politik dan LSM seringkali melahirkan polemik dan bernegara?
sulit dikontrol oleh pemerintah.

b) Reformasi Bidang Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui
oleh dua presiden sebelum Megawati sehingga pemerintahannya mewarisi
berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi
yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk
memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Wakil
Presiden Hamzah Haz menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket
kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor
riil dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi.

Sejarah Indonesia
169