Page 172 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum
mendapat perhatian serius dari pemerintah sebelumnya. Selain eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya kelautan, berbagai kegiatan ekonomi yang terkait
langsung dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan
perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut melalui pemanfaatan
bioteknologi.

a) Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan
amendemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amendemen
tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan
kota. Amendemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan
umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-
wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Selain amendemen
tersebut, upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh
institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas
unsur TNI dan Polri. Institusi ini kerap dimanfaatkan oleh Pemerintah Orde
Baru untuk melanggengkan kekuasaan terutama dalam melakukan tindakan
represif terhadap gerakan demokrasi. Pemisahan TNI dan Polri juga merupakan
upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. TNI dapat
memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia
dari ancaman kekuatan asing, sementara Polri dapat lebih berkonsentrasi
dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Masalah lain yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden
Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN
yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbagai kasus KKN
tersebut kembali dibuka pada tanggal 6 Desember 1999 dan terfokus pada
apa yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto dan keluarganya.
Namun dengan alasan kesehatan, proses hukum terhadap Soeharto belum
dapat dilanjutkan. Kendati proses hukum belum dapat dilanjutkan, Kejaksaan
Agung menetapkan mantan Presiden Soeharto menjadi tahanan kota dan
dilarang bepergian ke luar negeri. Pada tanggal 3 Agustus 2000 Soeharto
ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya.
Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan
hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka
yang beragama Konghucu melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000
mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Pada masa
pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi
campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama namun di sisi lain

164 Kelas XII SMA/MA