Page 171 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J.
Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros
Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni Megawati
Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan
suara dalam Rapat Paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri
terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzah Haz dalam
pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi
Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober 1999.
Sumber: Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi (Dep.
Kominfo, 2005)
Gambar 5.4 Karikatur yang
menggambarkan harapan terhadap
pemerintahan Gus Dur

Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan
cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional.
Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya
mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP,
PAN, PK dan PDI-P. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman
Wahid membubarkan dua departemen yakni Departemen Penerangan dan
Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan.
Selain itu, pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh
kedua departemen tersebut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari
sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan
salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik
mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru
dalam mengendalikan media massa terutama media massa yang mengkritisi
kebijakan pemerintah.
Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan
pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No.
355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penjelasan mengenai
tugas dan fungsi termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini
tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10 November
1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tanggal
23 November 2000. Pembentukan departemen ini memiliki nilai strategis
mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan

Sejarah Indonesia
163