Page 173 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik
pendukungnya terutama dalam kasus komunisme dan masalah Israel. Sikap
Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam
masyarakat termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok
minoritas merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai aksi penolakan
terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam kasus komunisme,
Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan kontroversial yaitu
gagasan untuk mencabut Tap. MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang larangan
terhadap Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.
Gagasan tersebut mendapat tantangan dari kalangan Islam termasuk Majelis
Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh organisasi massa dan partai politik
Islam. Berbagai reaksi tersebut membuat Presiden Abdurrahman Wahid
mengurungkan niatnya untuk membawa rencana dan gagasannya ke Sidang
Tahunan MPR tahun 2000.
Selain masalah komunisme, benturan Presiden Abdurrahman Wahid
dengan organisasi massa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi
pendukungnya saat ia terpilih menjadi presiden adalah gagasannya untuk
membuka hubungan dagang dengan Israel. Gagasannya tersebut mendapat
tantangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan telah
banyak melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap
warga Palestina yang mayoritas beragama Islam. Membuka hubungan
dagang dengan Israel sama saja dengan melanggar apa yang tertuang dalam
Pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara
yang menyerukan agar penjajahan di atas dunia dihapuskan.

Kejatuhan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlepas
dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial
dan mendapat tantangan keras dari berbagai organisasi massa dan partai
politik Islam yang semula mendukungnya kecuali NU dan PKB. Keduanya
merupakan pendukung setia Presiden Abdurrahman Wahid hingga akhir
masa pemerintahannya. Selain gagasannya yang kontroversial mengenai
pencabutan Tap. MPRS mengenai pelarangan komunisme dan gagasan
pembukaan hubungan dagang dengan Israel, hubungan Presiden Abdurrahman
Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinet
pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan
tersebut berawal dari seringnya presiden memberhentikan dan mengangkat
menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR.
Pemberhentian Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara Penanaman
Modal dan Jusuf Kalla sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan bahkan
menyebabkan DPR mengajukan hak interpelasinya.

Sejarah Indonesia
165