Page 213 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri
Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea
pertama “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dan alinea keempat”….
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial….”.
Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan
nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
alinea keempat yang menyatakan: “Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial….”

Kemudian agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam
politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan
landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah
sesuai dengan kepentingan nasional.

Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional
dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan
melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat
setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah Maklumat Politik Pemerintah tanggal
1 November 1945 yang isinya adalah; politik damai dan hidup berdampingan
secara damai; tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain;
politik bertetangga baik dan kerja sama dengan semua negara di bidang
ekonomi, politik dan lain-lain; serta selalu mengacu pada Piagam PBB dalam
melakukan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965 landasan
operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang
terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13
ayat 1 dan 2 UUD 1945, Amanat Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali
Revolusi Kita” pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai “Manifesto Politik
Republik Indonesia”.
Amanat Presiden itu sendiri kemudian dijadikan sebagai Garis Besar
Haluan Negara. Berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, Manifesto
tersebut memuat tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, yaitu:

Sejarah Indonesia
205