Page 215 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia
kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, di antaranya
adalah Ketetapan MPRS No. XII/ MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang
penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. TAP
MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah:

1) Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk
manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2) Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan
rakyat.
Selanjutnya landasan operasional kebijakan politik luar negeri RI dipertegas
lagi dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara tanggal 22 Maret 1973, yang berisi:
1) Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan
mengabdikannya kepada kepentingan nasional, khususnya pembangunan
ekonomi;
2) Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah
Asia Tenggara da Pasii Barat Daya sehingga memungkinka negara-
negara di wilayah ini mampu mengurus masa depannya sendiri melalui
pembangunan ketahanan nasional masing-masing, serta memperkuat
wadah dan kerja sama antara negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa
Asia Tenggara;
3) Mengembangkan kerja sama untuk maksud-maksud damai dengan semua
negara dan badan-badan internasional dan lebih meningkatkan peranannya
dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan
kemerdekaannya tanpa mengorbankan kepentingan dan kedaulatan
nasional.

Ketetapan-ketetapan MPR era Orde Baru dijabarkan dalam pola umum
pembangunan jangka panjang dan pola umum Pelita dua hingga enam, pada
intinya menyebutkan bahwa dalam bidang politik luar negeri yang bebas
dan aktif diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya
dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian
dunia yang abadi, adil dan sejahtera. Namun demikan, menarik untuk dicatat
bahwa TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 berbeda dengan TAP MPRS tahun
1966. Perbedaan ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno
ke Soeharto, sehingga konsep perjuangan Indonesia yang selalu didengung-
dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme
tidak lagi memunculkan dalam TAP MPR tahun 1973 di atas. Selain itu, sosok

Sejarah Indonesia
207