Page 216 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 216

politik luar negeri Indonesia juga lebih difokuskan pada upaya pembangunan
              bidang ekonomi dan peningkatan kerja sama dengan dunia internasional.
                  Selanjutnya  TAP  MPR RI No. IV/MPR/1978, pelaksanaan politik luar
              negeri  Indonesia  juga  telah diperluas, yaitu ditujukan untuk kepentingan
              pembangunan di segala bidang. Realitas ini berbeda dengan TAP-TAP MPR
              sebelumnya, yang pada umumnya hanya mencakup satu aspek pembangunan
              saja, yaitu bidang ekonomi. Pada  TAP  MPR RI No. II/MPR/1983, sasaran
              politi  lua  negeri  Indonesia  dijelaska  secara  lebi  spesii  da  rinci
              Perubahan ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai mengikuti dinamika
              politik internasional yang berkembang saat itu.

                  Pasca-Orde  Baru atau dikenal  dengan periode  Reformasi  yang dimulai
              dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang
              Yudhoyono secara    substansif  landasan operasional   politik luar negeri
              Indonesia  dapat  dilihat  melalui:  ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tanggal
              19 Oktober 1999 tentang Garis-Garis      Besar Haluan Negara      (GBHN)
              dalam  rangka  mewujudkan   tujuan nasional  periode  1999-2004. GBHN   ini
              menekankan pada     faktor-faktor yang melatarbelakangi   terjadinya  krisis
              ekonomi  dan krisis  nasional  pada  1997, yang kemudian dapat  mengancam
              integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antaranya adanya
              ketidakseimbangan dalam    kehidupan sosial, politik, dan ekonomi    yang
              demokratis  dan berkeadilan. Oleh karena    itu, GBHN   juga  menekankan
              perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala
              bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kejahatan
              ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan.

              Selanjutnya ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai
              dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu:

                  1)  menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju
                     pencapaian tujuan nasional;
                  2)  ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja
                     sama untuk kepentingan rakyat Indonesia;
                  3)  memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam
                     rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang;

                  4)  meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan
                       ekonomi yang cepat melalui intensiikasi kerja sama regional
                     dan internasional;









              208  Kelas XII SMA/MA
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221