Page 217 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 217

5)  mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan
                        bebas;
                     6)  memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga;

                     7)  mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam
                         kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan
                        kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.

                     Ketetapan MPR di atas, secara jelas menegaskan arah politik luar negeri
                 Indonesia  yang bebas  dan aktif, berorientasi  untuk kepentingan nasional,
                 menitikberatkan pada    solidaritas  antarnegara  berkembang, mendukung
                 perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala     bentuk penjajahan serta
                 meningkatkan kemandirian bangsa      dan kerja   sama   internasional  bagi
                 kesejahteraan rakyat.



                 TUGAS

                 Buatlah rangkuman materi    tentang   landasan    ideal, konstitusional, dan
                 operasional politik luar negeri  indonesia.




                 B.  Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Pelaksanaannya

                 1.   Lahirnya Politik Luar Negeri Bebas Aktif

                     Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia
                 belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya.
                 Akan tetapi pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki
                 landasan operasional  yang jelas, yaitu hanya  mengonsentrasikan diri  pada
                 tiga sasaran utama yaitu; 1). Memperoleh pengakuan internasional terhadap
                 kemerdekaan RI, 2). Mempertahankan kemerdekaan       RI dari  segala  usaha
                 Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, 3). Mengusahakan serangkaian
                 diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi
                 dan akomodasi   kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara      ketiga
                 dalam  bentuk   ofices      ataupun mediasi  dan juga  menggunakan jalur
                 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

                     Sesuai  dengan sasaran utama  kebijakan politik luar negeri  sebagaimana
                 disebut  di  atas, maka  Indonesia  harus  berusaha  memperkuat  kekuatan
                 diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain.








                                                                        Sejarah Indonesia
                                                                                            209
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222