Page 250 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Untuk mencapai tujuan di atas, negara-negara anggota menetapkan
5 prinsip, yaitu; 1) persamaan mutlak antarnegara-negara anggota, 2)
menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan
dalam negeri negara lain, 3) menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan
integritas wilayah setiap negara, 4) penyelesaian sengketa yang mungkin
timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi
atau arbitrasi, 5) abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap
integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik suatu negara.
Konferensi para kepala negara/pemerintahan (Konferensi Tingkat Tinggi/
KTT) merupakan badan otoritas tertinggi dalam organisasi. Semula badan
tersebut mengadakan sidangnya apabila kepentingan umat Islam memandang
perlu untuk mengkaji dan mengkoordinasikan mengenai masalah-masalah
yang menyangkut kepentingan dunia Islam. Tetapi pada KTT III OKI di
Mekah, bulan Januari 1981, ditetapkan bahwa KTT diadakan sekali dalam
tiga tahun untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil OKI.
Sedangkan untuk Konferensi Para Menteri Luar Negeri (KTM), sesuai
dengan artikel V Piagam OKI diadakan sekali dalam setahun bertempat di salah
satu negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri
tersebut akan memeriksa dan menguji “progress report” dari implementasi
atas keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada pertemuan KTT.
Sesuai artikel VIII Piagam OKI yang menyangkut keanggotaan dijelaskan
bahwa organisasi terdiri atas negara-negara Islam yang turut serta dalam KTT
yang diadakan di Rabat dan KTM-KTM (Konferensi Para Menteri Luar Negeri)
yang diselenggarakan di Jedah (Maret 1970), Karachi (Desember 1971) serta
yang menandatangani piagam. Kriteria yang dirancang oleh Pantia Persiapan
I
KTT adalah “Negara Islam” adalah negara yang konstitusional Islam atau
mayoritas penduduknya Islam. Semua negara muslim dapat bergabung dalam
OKI.
Pada tahun-tahun pertama kedudukan Indonesia dalam OKI menjadi
sorotan baik di kalangan OKI sendiri maupun di dalam negeri. Indonesia
menjelaskan kepada OKI bahwa Indonesia bukanlah negara Islam secara
konstitusional atau tidak turut sebagai penandatangan Piagam. Tetapi Indonesia
telah turut serta sejak awal (Indonesia hadir pada KTT I OKI di Rabat Maroko)
dan juga salah satu negara pertama yang turut berkecimpung dalam kegiatan
OKI, kedudukan Indonesia disebut sebagai “Partisipan aktif”. Status, hak dan
kewajiban Indonesia sama seperti negara-negara anggota lainnya.
Pada awalnya, partisipasi Indonesia dalam OKI sangat terbatas, bahkan
keanggotaan Indonesia dalam OKI sempat menjadi perdebatan, baik di dalam
OKI maupun oleh kalangan dalam negeri. Ketika Piagam OKI dihasilkan

242 Kelas XII SMA/MA