Page 252 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Dari peran-peran Indonesia dalam OKI tersebut nampak dengan nyata
usaha diplomasi Indonesia dalam dunia Islam yang tetap bebas dan aktif, bebas
karena tidak terikat dalam suatu blok tertentu, dan aktif dalam mengusahakan
segala kestabilan dan keharmonisan serta perdamaian dunia, baik dunia Islam
maupun Barat.

6. Deklarasi Djuanda
Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan sebuah
klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah
yang baru setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 dan Konferensi
Meja Bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa
Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya maka lebih dikenal sebagai Deklarasi
Djuanda. Deklarasi Djuanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk
memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan
suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik,

sosial budaya da pertahana keamana Melihat kondisi geograis Indonesia
yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah
Indonesia bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi
kedaulatan negara.

Secara historis batas wilayah laut Indonesia telah dibuat oleh pemerintah
kolonial Belanda, yaitu dalam Territorial Zee Maritieme Kringen Ordonantie
tahun 1939, yang menyatakan bahwa lebar wilayah laut Indonesia adalah
tiga mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia.
Karenanya di antara ribuan pulau di Indonesia terdapat laut-laut bebas yang
membahayakan kepentingan bangsa Indonesia sebagai Negara Kesatuan.

Selama masa pendudukan bangsa Eropa di wilayah Nusantara, prinsip
kebebasan lautan yang diajarkan Hugo de Groot (Grotius), seorang ilmuwan
dari Belanda telah mengakibatkan datangnya pedagang-pedagang Belanda ke
negeri Nusantara melalui lautan, yang kemudian berlanjut dengan penjajahan.
Pada tahun 1608, Hugo de Groot menuliskan dalam bukunya bahwa Belanda,
seperti halnya bangsa Eropa yang lainnya, memiliki hak yang sama untuk
berlayar ke Timur. Dengan demikian, prinsip hak milik negara atas lautan
juga telah menyebabkan penguasaan Nusantara beserta lautnya oleh berbagai
kekuatan luar seperti Portugal, Spanyol, Inggris dan lain-lain. Selama kurang
lebih tiga abad selanjutnya, laut Nusantara lebih banyak berfungsi sebagai alat
pemisah dan pemecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia.

Baru pada abad ke-20, melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen
Ordonnantie 1939 (Staatsblad 1939 No. 422) atau yang biasa disingkat
dengan Ordonantie 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara

244 Kelas XII SMA/MA