Page 256 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 256
yang kemudian juga disampaikan pada Konferensi Hukum Laut PBB ke-2
yang diselenggarakan tahun 1960, namun usul Indonesia masih belum dapat
diterima. Pada tahun 1962, Indonesia kembali menerbitkan PERPU No. 8/1962
mengenai ’Lalu-lintas Laut Damai Kapal Asing dalam Perairan Indonesia, dan
masih terus menyempurnakan implementasi Asas Negara Kepulauan dalam
sistem hukum di Indonesia.
Jalan Indonesia untuk memperjuangkan diakuinya Asas Negara Kepulauan
mulai menemui kemudahan ketika pada tahun 1971 Indonesia dipilih menjadi
anggota Committee of the Peaceful Uses of the Sea-Bed and Ocean Floor
beyond the Limit of National Jurisdiction yang merupakan badan PBB
untuk mempersiapkan Konferensi Hukum Laut PBB. Dipilihnya Indonesia
sebagai anggota badan tersebut, membuat Indonesia lebih mudah dalam
menyosialisasikan implementasi prinsip negara kepulauan agar mendapatkan
pengakuan dari pihak internasional. 12 Maret 1980, dengan menggunakan
dasar Hukum Laut Internasional mengenai Economic Exclusive Zone
Pemerintah Indonesia juga mengumumkan peraturan tentang Zone Ekonomi
Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil diukur dari garis dasar. Pada tahun 1983,
pengumuman ini disahkan menjadi Undang-undang RI No. 5/1983.
Konsep negara kepulauan sendiri baru disetujui oleh mayoritas negara-
negara di dunia pada 10 Desember 1982 pada Konvensi Hukum Laut
Internasional.Tidak hanya konsep negara kepulauan saja yang disetujui, namun
juga mengenai ZEE. Lebih dari itu, konsep negara kepulauan juga dimasukkan
sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut PBB. Suatu kemenangan diplomasi
Indonesia yang patut dicatat sejarah. Karena itulah kini tanggal 13 Desember,
hari di saat UU Wilayah Perairan Indonesia dan Lingkungan Maritim dan
diterimanya Asas Negara Kepulauan, diperingati sebagai Hari Nusantara. Jika
pada Sumpah Pemuda (1928) rakyat Indonesia menyatakan diri sebagai suatu
bangsa, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan bangsa
tersebut, maka pada tanggal 13 Desember 1957 ini dinyatakanlah wilayah
yang menjadi tanah airnya.
Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 melalui United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) hingga kini telah
diratiikasi ole negara Negara-negara kepulaua (Archipelago States)
memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Ekslkusif (ZEE) seluas 200 mil
laut di luar wilayahnya. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-
Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention
on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum
Laut).
Dengan ditetapkannya Deklarasi Djuanda dan diresmikannya deklarasi
itu menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia.Wilayah negara
248 Kelas XII SMA/MA
