Page 255 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat
pengakuan internasional. Deklarasi Djuanda merupakan landasan struktural
dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara maritim.
Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Ordonantie 1939
sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, dan garis teritorial laut Indonesia yang
sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil. Namun, tidak lama setelah Indonesia
mengeluarkan peraturan tersebut, muncul beberapa reaksi terhadap peraturan
tersebut. Reaksi protes datang dari beberapa negara seperti dari Amerika
Serikat (tanggal 30 Desember 1957), Inggris (3 Januari 1958), Australia
(3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958), Perancis (8 Januari 1958), dan
Selandia Baru (11 Januari 1958). Reaksi penolakan tersebut sudah dipikirkan
oleh pemerintah Indonesia, dan sudah pula diumumkan bahwa reaksi-reaksi
dari berbagai negara tersebut akan diperhatikan dan dibahas dalam konferensi
internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan pada 1958 di
Jenewa. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah siap dengan reaksi protes
yang diajukan dan siap berdebat pada konferensi di Jenewa.
Delegasi Indonesia yang datang pada konferensi internasional mengenai
hak-hak atas lautan yang diadakan di Jenewa terdiri atas Mr. Ahmad Subardjo
Djojohadisuryo, S.H. yang pada waktu menjabat sebagai Duta Besar RI di
Swiss, Mr. Mochtar Kusumaatmadja, Goesti Moh. Chariji Kusuma, dan M.
Pardi (Ketua Mahkamah Pelayaran). Dalam kesempatan itu delegasi Indonesia
mengemukakan asas Archipelagic Principle dalam pidatonya. Inilah untuk
pertama kali masyarakat internasional mendengar penjelasan mengenai
implementasi ’Archipelagic Principle’ terhadap suatu negara yang melahirkan
’Archipelagic State Principle’ yang pada waktu itu masih asing bagi dunia.
Asing karena asas ini eksis tapi belum ada satu pun negara di dunia yang
menggunakannya. Meskipun telah dijelaskan lewat pidato, negara-negara
yang pernah menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia belum dapat
menerima. Hanya, Indonesia mendapatkan dukungan dari Ekuador, Filipina,
dan Yugoslavia.
Pemerintah Indonesia kemudian menggunakan beberapa cara untuk
mendapat simpati dari negara-negara lain, misalnya dengan menyebarkan
tulisan The Indonesian Delegation to the Conference on the Law of the Sea.
Usaha itu mulai membuahkan hasil dan setelah itu mulai banyak negara-
negara yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia.

Pemerintah Indonesia kemudian merancang peraturan 13 Desember
menjadi undang-undang agar kedudukannya menjadi lebih kuat. Pada
tahun 1960 pengumuman tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 4/1960. Produk hukum inilah

Sejarah Indonesia
247