Page 277 - taiwan

4. Resume Kasus [Return] Jenis Kasus [Case Type]
1. PT. Mandiri Maritime Sejahtera diduga menempatkan PMI sektor AKP
ke Negara Taiwan secara unprosedural dikarenakan AKP tidak dilengkapi
dengan dokumen-dokumen seperti:
a. Perjanjian Penempatan;
b. Perjanjian Kerja Laut (PKL), tidak sah karena tidak ditandatangani
dan tidak di stempel oleh Syahbandar.
c. ABK/AKP Tidak memiliki Salinan Asuransi
PT. Mandiri Maritime Sejahtera allegedly put PMI for the AKP sector
goes to Taiwan unprocedurally because the AKP is not equipped with
documents such as:
a. Placement Agreement;
b. The Maritime Work Agreement (PKL) is invalid because it is not
signed and not stamped by the Harbor Master.
c. ABK/AKP Do not have a copy of insurance

2. Diduga PT Mandiri Maritime Sejahtera dan Kapten Kapal memutuskan
Kontrak Kerja Samsu Alang secara sepihak.
It is suspected that PT Mandiri Maritime Sejahtera and the Ship
Captain terminated the Samsu Alang Employment Contract
unilaterally.

3. PT. Mandiri Maritime Sejahtera belum Membayar gaji dan hak ABK/AKP
Samsu Alang selama 8 bulan gaji tersebut sebesar USD 4000 ( Empat
Ribu dollar amerika ).
PT. Mandiri Maritime Sejahtera has not paid the salaries and
entitlements of the Samsu Alang ABK/AKP for the 8 months of
salaryas big as USD 4000 ( Four thousand US dollars).

Dasar Hukum [Legal basis]
4. PT. Mandiri Maritime Sejahtera diduga melanggar Pasal 83 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi “Setiap Orang yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang
dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
PT. Mandiri Maritime Sejahtera is suspected of violating Article 83 of
Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the
Protection of Indonesian Migrant Workers, which states "Every
person who does not fulfill the requirements as intended in Article 68
who deliberately carries out the placement of Indonesian Migrant
Workers shall be punished with a maximum imprisonment 10 (ten)
years or a maximum fine of IDR 15,000,000,000.00 (fifteen billion
rupiah).

5. PT. Mandiri Maritime Sejahtera diduga melanggar Pasal 4 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi
“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta