Page 381 - taiwan

mengikuti diskusi Komunitas di Kantor desa Sugihwaras terkait program
MCR.

4. Resume Kasus Jenis Kasus
● PT. Karunia Bahari Samudra diduga Merekrut PMI sektor ABK/AKP dan
akan ditempatkan ke Negara Jepang secara unprosedural/Ilegal
dikarenakan PT. Bahtera Ocean Servitika diduga tidak memiliki Surat
(SIUPPAK) atau SIP3MI yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum
● PT. Karunia Bahari Samudra diduga melanggar Pasal 81 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, yang berbunyi “Orang perorangan yang melaksanakan
penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam pasal 69
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

● PT. Karunia Bahari Samudra diduga melanggar Pasal 4 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi “Setiap orang yang membawa
warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Tuntutan 1. Menurut PT. Karunia Bahari Samudra Mengeluarkan jaminan Sebesar 800
usd milik Didik Jumadi.
2. Menuntut PT. Karunia Bahari Samudra mengembalikan Akta Kelahiran
milik Didik Jumadi.

Pengadu Pencatat

FREDI SEPRIZAL
Didik Jumadi