Page 41 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE
P. 41

(                                             (




                                                                                                  Nomor  SC)P        I 067 I tl 6.2.10
                                                                                                  Tanggal  Pembuatar : 1 Juli 2019
                                                                                                  Tanegal  Revisi
                                                                                                  lTangsal Efektif      Oktober 2020    --,;=-:   --: .
                                                                                                  Disahkan Oleh                         sE         S DAERAH
                                    PEMERI TIIII KABUPATEX WOTOCTRI                                                                        UP          OGIRI,
                       BAOIAIT PEI{OADAAIT  BARAI|O DAI{ JAAA  SEKRETAEAT  DAERAH
                                                                                                                                    a
                                                                                                                                   t                      M
                    AI'B8AG PEI|GELOLAAIT  LAYAIIAI{  PEXOADAAIII  ST'ARA  ELEKTRONTI(
                                                                                                                                                         uda
                                                                                                                                        ,196405     98503 I 010
                                                                                                  Nama  SOP         : Perubah&n .&mdtl                  /.re.a
           DABAR  HUKUDI                                                                          KUALIFII(ASI  PELAKSAITA
            I Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 200E tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik    1 Memaham i pengelolaan  LPSE rcrutama  pada  bidang Help Desk dan Veri{ikator
           2 Peratural Pemerintah Nomor  82 Tahun  2012 tentang Penyelenggaraan  Sistem dan       2 Menguasai perangkat komputer sepcrti PC dan Laptop
             Transaksi Elektronik
           3 Peraturan  Presiden Nomor  16 Tahun  2018 tentanE Pengadaan BaJang/Jasa  Pemerintah
           4 Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi  Nomor  35 Tahun  2012
             tentang  Pedoman Penyusunan  Standar Operasional  Birokrasi Prosedur  Administrasi
             Pemerintehen
           5 Peraturen  Menteri  Da.lam  Negeri Nomor 112 Tahun 2018 t"ntang  Unit K€rja Pengadaan
             Barang/Jasa di Lingkungan  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
           6 Peraturan  Kepala  lzmbaga Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor I Tahun
             20 I 5 tentanS e-tcndering
           7 Peraturan  Lembaga Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa Pcmerinta.h  Nomor 14 Tahun 2018
             tentang  Unit Keda  Pengadaan  Barang/Jasa
           8 Feraturan Bupati Wonogiri Nomor  31 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Leyarlan
             Pengadaan  Secara Elel(ronik  (LPSE)

           XETERI(AITAIT  sOP                                                                    I  IEE  IATA]I /  PERLEIIIGKAPAIY
           1 SOP Pengarsipan Dokumen                                                              1 Komputer  PC dan L€ptop
                                                                                                  2 Jaringan koneksi internet server
                                                                                                  3 Surat permohonan

           PERIIf GATAIT                                                                          PENCATATAIT  DAIY PEIYDATAAIT
           1 Pelaksana  bertanggungjawab atas pelaksanaan a-ktivitas yang tclol dibakukan dan     1 User ID darl Password tercatat dalam sistem LPSE
             ditetapksn
           2 Segala  bentuk  penyimpangan  atas mutu baku terkait  perlengkapar,waktu  maupun output
             dikateliorikan  sebagai bentuk kegagalan  yang haruE dipertelSgungiawabkan olch
             pelaksana
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46