Page 36 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

( (

/
Nomor SOP 067 tl 6.2.8
Tangeal Pembuatan : I Juli 2Ol9
Tanegal Revisi
Taneeal Efektif Oktober 2O2Ma-"..- .''
Disahkan OIeh DAERAH
PE!,IERIITTAH I(ABUPATEI{ WOITOGIRI UPATE OGIRI,
BAGIAIT PEI{GADAAN BARAXG DAITI JASA SEXRETARIAT DATRAII sr.
* I
SUBBAG PENGELOLAAN LAYAI{AN PE}IGADAAN SECARA ELEXTRONII( M.
/;
mbin Muda
NIT. I so3 1 010
Nama SOP : Pcagaktlfaa fodiinnffifi Pcnycdla Baraag,/Ja3a
DASAR IIUKT'M KUALIFII(ASI PELAXSANA
1 Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi I Memahami pengelolaan LPSE terutama pada bidang Helpdesk dan Verifikator
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 2 Mengu.asai perargkat komputer seperti PC dan Laptop
dan Transaksi Elcktronik
3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentanE Pengadaan Barang/Jasa
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi
Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinei dan
6 Peraturan Kepala IJmbaga Kebijakan PenSadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2015 tentang e-tendering
7 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14
Tahun 2O18 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
8 Peraturan Bupali Wonogiri Nomor 31 Tahun 20 I I tentang Pembentukan
lavanan Pensadaan Secara Elektronik (LPSE)
KETERXAITAI SOP PERALATAN/ PERLENGI{APAN
1 SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan l,aptop
2 Jaringan koneksi intemet s€rver
PERINGATAN PENCATATAN DAI{ PENDATAAIT
I Pelaksana bertanggung jawab atas pela-hsanaan aktivitas j€Jlg telah dibakukan 1 User ID dan Password tercatat dalam sistem LPSE
dan ditetapkan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan,waltu
maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harrs
diocrtanesunsiawabkan oleh pelaksana