Page 34 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

( (

Nomor SOP req/rl 6.2.7
Tanggal Pembuatan : 1 Juli 2019
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif : Oktober202Q.a1fr, :-;.
Disahkan Oleh AERAH
PEIUERIT{TAH IIABI'PATEIT WOI{OGIRI UPA NOGIRI,
BAGIAI{ PEI{GADAAIT BARANO DAIV JAAA SEIIRETARIAT DATRAII lL
a '.t
SUBBAG PEI{GELOLAAN LAYAXAN PENGADAAI{ SECARA ELEKTROITIK IlI.M.
' Pembina Muda
,NIB 503 I 010
Nama SOP : PcaonaktlfaaABflIdffih Bereng/Jss.
DAAAR HUKUM I(UAIITIKASII PELAXSANA
1 Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2008 tentans Informasi dan Transaksi Elektronik 1 Memahami pengelolaan LPSE terutama pada bidang Helpdesk dan Verifikator
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 2 Menguasai perangkat komputer seperti rc dan Laptop
Trarsaksi Elektronik
3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penga.daan Barang/Jasa
Pemerintah
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur
Administrasi Pcmerintahan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Baralg/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6 Peraturan Kepala lembaga Kebiiakan Pengadaan Bararg/Jasa Pemerintah Nomor 1
Tahun 2015 tentanE e-tendering
7 Peraturan tembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14
Tahun 2Ol8 tentang Unit Kcrja Pengadaan Barang/Jasa
8 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 I Tahun 20 1 I tentang Pembentukan Layanan
Pensadaan S€caru Elelrtronik ILPEEI
KETERIiCITAI{ SOP PERALIITAN PERLENGKAPAI'I
1 SOP Pengarsipan Dokumen 1 Komputer PC dan laptop
2 {aringan koneksi intemet server
PERJNGATAN PEIYCATATAT{ DAII PENDATAA}I
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dar I User ID dan Passrvord tercatat dalam sistem LPSE
ditetapkan
2 Segala bentuk penyimpangan atas m'utu baku terkait perlengkeFan,waldu maupun
output dikategorikan sebagai b€ntuk kegagalan yarg harus dipertanggungiawabkan
oleh oelaksarla