Page 4 - BAB I Civic's (Ilmu Kewarganegaraan)

kewajiban-kewajiban warga negara (demokrasi politik). Numan Somantri (1976),
mengidentifikasi bahwa Civics atau ilmu kewarganegaraan membicarakan 1) hubungan warga
negara dengan organisasi sosial, ekonomi, politik, keagamaan; 2) bagaimana hak-hak asasi
manusia itu dilindungi oleh negara; 3) bagaimana hak-hak politik warga negara itu dijalankan;
dan 4) bagaimana warga negara mengatur diri sendiri dan mengatur kepentingan umum
dalam bentuk partisipasi dan kerjasama. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian civics
mengalami perluasan.
Stanley E Dimond (1961), Civics sebagai “Legal status in a country and the activities
closely related to the political function, voting, government organization, holding of public office,
and legal right and responsibility”. Menurut batasan tersebut, civics berkaitan dengan
hubungan antarwarga negara dengan negara yang meliputi status formal dalam negara, fungsi
dan aktivitas formal dari lembaga-lembaga politik yang ditinjau dari kehidupan masyarakat,
menyangkut pemilihan umum, organisasi puncak dalam suatu negara, berbagai pengaturan
lembaga-lembaga, pelayanan kepada masyarakat, hak-hak serta tanggung jawab setiap
warga negara dalam melaksanakan tugasnya.
The National Education Association (1915) menetapkan The Teaching of
Community Civics berupa perluasan pengertian Civics yang melampaui mekanisme
pemerintahan (the mechaniery of government) dengan memasukkan kesejahteraan
masyarakat ke dalamnya. (Carter van Good, 1973), karena itu dikenal istilah community civics,
economic civics, dan vocational civics (Aziz Wahab dan Sapriya, 2011). Dalam perkembangan
selanjutnya bukan hanya meliputi Government saja, melainkan kemudian ada yang disebut
Community Civics, Economic Civics, atau Vocational Civics. Sehingga hampir semua definisi
mengenai Civics pada intinya menyebut government, hak dan kewajibannya sebagai warga
dari sebuah negara. Gerakan Community Civics (1907) dipelopori oleh W.A. Dunn, untuk lebih
fungsionalnya pelajaran tersebut diperuntukan bagi para siswa dengan menghadapkan
mereka kepada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan ruang
lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Gerakan “Community Civics” disebabkan
karena pelajaran Civics (pada saat itu) hanya mempelajari konstitusi dan pemerintah dengan
kurang memperhatikan lingkungan sosial. Community Civics” ini dimaksudkan bahwa Civics
membicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, usaha-usaha swasta,
maupun masalah pekerjaan warga negara (Carter van Good, 1973; Winataputra, 2001; Aziz
Wahab dan Sapriya, 2011).
Setelah konsep Community Civics yakni ada Economic Civics; a subject of study
commonly offered in junior high school especially ninth grade that deals particularly with
economic principles in government and private business including information about money,
bank, business methods, etc., in addition to other topics more frequently included in courses in
civics; Pelajaran yang berkenaan dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam bidang pemerintahan
ataupun perusahaan swasta yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan konsep
berekonomi bagi warga negara dengan berbagai macam konsep dan prinsip ekonomi yang
diperlukan warga negara (Carter van Good, 1973; Aziz Wahab dan Sapriya, 2011). Kemudian
yang terakhir ada Vocational Civics; yakni The study of occupational problems in relation to
commonly welfare, study of civics based on the consideration and selection of pupil’s lifework;
Bidang kajian civics ini menekankan pada upaya memahami persoalan pekerjaan dalam
kaitannya dengan kesejahteraan secara umum serta kajian warga negara yang didasarkan
pada dunia kerja warga negara (Carter van Good, 1973; Aziz Wahab dan Sapriya, 2011).
Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (1988) dinyatakan:
“Pengertian Civic’s atau ilmu kewarganegaraan ialah ilmu yang mempelajari mengenai warga
negara sesuatu negara tertentu ditinjau dari segi hukum tata negara. Hal yang dipelajari ialah
antara lain siapakah yang disebut warga negara, apa yang menjadi hak dan kewajibannya,
cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan, wilayah tempat tinggal warga negara”.