Page 6 - BAB I Civic's (Ilmu Kewarganegaraan)
P. 6

equality, as is thought by some, are chiefly to be found in democracy, they will be attained
                   when all persons alike share in the government to the utmost." In other words, the ideals of
                   democracy are most completely realized when every member of the political community
                   shares in its governance. Members of the political community are its citizens; hence citizenship
                   in a democracy is membership in the body politic. Membership implies participation, but not
                   participation for participation's sake. Citizen participation in a democratic society must be
                   based on informed, critical reflection, and on the understanding and acceptance of the rights
                   and responsibilities that go with that membership. Dari pendapat Margaret tersebut dapatlah
                   dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam negara demokrasi adalah pendidikan
                   tentang pemerintahannya”. Pemerintahan Demokrasi berarti bahwa warga negara secara aktif
                   terlibat dalam pemerintahan mereka sendiri, mereka tidak hanya pasif menerima keputusan
                   orang lain atau menyetujui tuntutan orang lain. Seperti dikatakan Aristoteles dalam Politik-Nya
                   (340 SM), "Jika kebebasan dan kesetaraan seperti yang diperkirakan, terutama yang
                   ditemukan dalam demokrasi; hal ini akan tercapai ketika semua orang sama-sama berbagi
                   dan berpartisipasi dalam pemerintahan secara maksimal." Dengan kata lain, cita-cita
                   demokrasi yang paling benar, ketika setiap anggota “komunitas politik” menyadari hak dan
                   kewajibannya dalam tata pemerintahan. Keanggotaan menyiratkan partisipasi, partisipasi
                   warga dalam masyarakat demokratis harus didasarkan pada informasi, refleksi kritis, dan pada
                   pemahaman dan penerimaan hak dan tanggung jawab yang seiring dengan keanggotaan itu.
                            Menurut Azyumardi Azra (2000) Pendidikan Kewarganegaraan, Civics Education
                   dikembangkan menjadi Pendidikan Kewargaan yang secara substantif tidak saja mendidik
                   generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya
                   dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan
                   warga negara menjadi warga dunia, global society. Tim ICCE UIN Jakarta, menyebutkan
                   bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga
                   pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang
                   bersangkutan memiliki political knowledge, attitude, political efficacy dan political participation
                   serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional (Azyumardi Azra , 2000).
                            Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa civic education dimaksudkan
                   sebagai Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti sempit atau khusus, sedangkan citizenship
                   education dimaksudkan sebagai Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas. Dengan
                   demikian, istilah Pendidikan Kewarganegaraan (bahasa Indonesia) sesungguhnya mencakup
                   dua pengertian dalam kosa kata bahasa inggris, yaitu civic education dan citizenship
                   education yang keduanya memiliki cakupan makna berbeda. Kosa-kata dalam bahasa
                   Indonesia ternyata belum mampu mewakili dua pengertian tersebut. Secara paradigmatik
                   Pendidikan Kewarganegaran memiliki tiga komponen atau domain, yakni: Sebagai kajian
                   ilmiah (Ilmu Kewarganegaraan/ IKN) sebagai program kurikuler (Mata Pelajaran dan Mata
                   Kuliah), dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan,
                   yang secara koheren bertolak dari essensi dan bermuara pada pengembangan pengetahuan
                   kewarganegaraan, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan
                   Winataputra (2001).



                   D. Hubungan antara Civic’s, Civic Education, dan Citizenship Education
                            Civic’s atau juga disebut ilmu kewarganegaraan menekankan pembahasannya pada
                   aspek teoritik tantang hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara dan akhirnya
                   bagaimana menjadi warga negara yang baik. Bagaimana kaitannya dengan Pendidikan
                   Kewarganegaraan (Civic Education) juga secara sekilas telah dijelaskan bahwa Pendidikan
                   Kewarganegaraan merupakan perluasan dari Civic’s yang lebih menekankan aspek-aspek
                   praktik kewarganegaraan. Oleh sebab itu, maka Pendidikan Kewarganegaraan juga disebut
   1   2   3   4   5   6   7   8   9