Page 13 - E-Modul_Berdiferensiasi

3. Keseimbangan lahir dan batin

Setiap manusia, menurut Soepomo, dalam pergaulan sosial memiliki
kewajiban hidup (dharma) sendiri menurut kodrat alamnya, yang
kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan
batin. Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan, atau
kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia, yang dapat
menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya. Sementara lahir berarti
hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan.

4. Musyawarah
Menurut Soepomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan
musyawarah sejak dahulu kala. Karena itu, pemimpin negara Indonesia,
menurut Soepomo, hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya, atau
dengan kepala-kepala keluarga dalam desa, agar terwujud pertalian
antara pemimpin dan rakyat.

5. Keadilan rakyat.
Setiap pemimpin, mulai dari kepala desa, menurut Soepomo, harus
bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya.

d. Moh. Hatta
Menurut Moh. Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas dua dasar.
Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua,
berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia,
demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Ketuhanan, menurut Hatta,
menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk
menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat.
Kemanusiaan menegaskan pentingnya perbuatan yang baik dalam
penyelenggaraan pemerintah, sehingga ia menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan. Persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia
sebagai negara nasional yang satu, tidak terbagi-bagi ke dalam ideologi,
golongan, dan kelompok tertentu. Dasar kerakyatan menegaskan bahwa apa
yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemauan, kehendak, dan
aspirasi rakyat. Dasar keadilan sosial merupakan pedoman dan tujuan bagi
adanya Indonesia.