Page 82 - E-Modul Interaktif Sejarah Pergerakan Kebangsaan di Indonesia (HP)

Materi

tindakan nyatanya dalam menentang kolonialisme Belanda. Setahun

kemudian PPPKI kembali menyelenggarakan kongres keduanya pada 25-27
Desember 1929 di Surakarta (Solo). Melalui pertemuan besar yang dihadiri
organisasi-organisasi di dalam PPPKI ini ditetapkan keputusan untuk
mendirikan “Fonds Nasional”. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua

harta benda dan dana yang diperlukan untuk kebutuhan nasional. Dana
yang terkumpul akan dikelola oleh sebuah komisi di PPPKI yang diketuai oleh
Sartono serta wakil dari setiap organisasi.

Kongres Kedua PPPKI (25-27 Desember 1929) di Surakarta
Sumber: Southeast Asian & Caribbean Images (KITLV)

Hot Seperti yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya, bahwa PNI
sebagai partai radikal-nonkooperatif sangat mempengaruhi pergerakan
PPPKI. Hal ini menyebabkan Pemerintah Hindia Belanda kurang senang dan

berusaha memindahkan kepemimpinan PPPKI menjadi kooperatif dan
bersifat lunak. Usaha ini terwujud ketika kepemimpinan PPPKI yang dikuasai
PNI dan berkantor di Bandung dialihkan ke Sutomo dari organisasi

Indonesche Studie Club yang berkantor di Surabaya. Meskipun demikian,
Sukarno dan kawan-kawan tetap memainkan perannya dalam kegiatan
federasi. Sebelum dan sesudah Kongres Kedua PPPKI, pihak Belanda mulai
menangkapi Sukarno dan kawan-kawan, sehingga pengaruh PNI mulai
pudar. Selepas PNI dibubarkan pada tahun 1931, kedudukannya di PPPKI

digantikan oleh Partindo.

3 . B e r a k h i r n y a P P P K I ( 1 9 2 7 - 1 9 3 5 )
3. Berakhirnya PPPKI (1927-1935)
Hot Perpecahan di dalam PPPKI terjadi ketika terdapat perbedaan antara
kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. PSI (Partai Sarekat Islam),

yang pada tahun 1929 berganti nama menjadi PSII (Partai Sarekat Islam
Indonesia), mulai menghilangkan kontribusinya di dalam PPPKI. PSII secara
terang-terangan mulai menunjukkan ketidaksukaan terhadap federasi ketika
Husni Thamrin mengkritik sikap PSII di dalam sebuah kongres tertutup pada

26 Desember (Kasenda dkk, 2013: 62). Hal ini semakin diperparah setelah
kembali timbulnya permasalahan lama antara PSII dan PPPKI,

70