Page 81 - E-Modul Interaktif Sejarah Pergerakan Kebangsaan di Indonesia (HP)

Materi

setiap keputusan dan permasalahan diselesaikan secara musyawarah

sampai mencapai mufakat. Melalui federasi ini bergabunglah beberapa
organisasi, antara lain PNI, PSI, Budi Utomo, Kaum Betawi dan Serikat
Sumatera. PPPKI berhasil merangkul organisasi pergerakan yang memiliki
perbedaan kepentingan, golongan, dan cara pergerakan di dalam satu

wadah yang sama, demi menyatukan tekad menuju kemerdekaan Indonesia.
Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia
hadir untuk menghindari terjadinya perselisihan yang seringkali terjadi
antara organisasi ketika menghadapi sebuah permasalahan. Oleh karena itu,

di dalam Anggaran Dasar PPPKI pasal 2 menyatakan bahwa:

"Ia bermaksud mendatangkan persatuan di dalam aksinya
perkumpulan-perkumpulan yang menjadi lidersnya, dan berdaya
upaya supaya aksi itu dapat menjadi lebih teratur.”

Hot Setiap keputusan dalam PPPKI ditetapkan dengan cara musyawarah
mufakat. Jika ada organisasi yang tidak setuju terhadap suatu keputusan
yang ditetapkan, maka keputusan tersebut tidak dapat mengikat organisasi
yang bersangkutan. Begitupun sebaliknya, setiap keputusan akan mengikat

semua organisasi yang sudah menyatakan persetujuannya.

g
P
P
P
.
p
a
k

S
e
K

e
3
3. Sepak Terjang PPPKI I
T
j
r
n
a
Hot Organisasi yang tergabung di dalam PPPKI berhak untuk mengajukan
beberapa anggotanya untuk menjadi pemimpin federasi. Misalnya, dari PNI
mengajukan Sukarno dan Iskaq, PSII diwakilkan oleh Sukiman dan Syahbudin
Latif, Budi Utomo menunjuk Kusumo Utoyo dan Sutopo Wonoboyo, serta
Algemene Studie Club (ASC) menunjuk Sartono, Samsi dan Budiarto, dan
lain-lain. Selain Sukarno dan Iskaq, terlihat juga sosok dari anggota dan
tokoh pemimpin PNI lainnya seperti Sartono, Samsi, dan Budiarto yang
mewakili ASC. Oleh karena itu, dalam perjalanan awalnya PPPKI banyak
dipengaruhi oleh Partai Nasional Indonesia.
Hot Pada tanggal 30 Agustus s.d. 2 September 1928 PPPKI mengadakan
kongres pertamanya di Surabaya. Melalui pertemuan ini disepakatilah
beberapa keputusan, misalnya akan mengadakan aksi massa bersama.
H.O.S. Cokroaminoto dan Sukarno sebagai sosok orator yang sangat terkenal
disatukan bersama dengan beberapa tokoh lain di sebuah komisi bernama
Komisi Program Aksi. Menurut Tirta (1985: 54-55), para tokoh pergerakan
nasional memang menyadari bahwa pasal 153 bis dan 116 bis atau disebut
pasal karet telah menjadi penghalang kaum pergerakan menjalankan

aksinya. Oleh karena itu, komisi yang dibentuk ini mengadakan rapat umum
serentak di beberapa wilayah, yakni Surabaya, Jakarta, Bandung, dll sebagai
tindakan nyata

69