Page 77 - E-Modul Interaktif Sejarah Pergerakan Kebangsaan di Indonesia (HP)

Materi

Kaum buruh Jerman mendirikan atau membuat Republik Weimar. Selain

itu, di Belanda sendiri terjadi banyak kekacauan.
Hot Selain itu, faktor dari dalam berdirinya PNI adalah sebagai berikut:

Bangkitnya semangat serta nasionalisme dari seluruh rakyat Hindia
Belanda. Hal tersebut menjadi pendorong tumbuhnya organisasi
pergerakan. Selain itu, turut dipengaruhi kebijakan moderat dari Gubernur
Jenderal Limburg Stirum. Namun, karena hal itu ia kemudian digantikan

oleh Dirk Fock yang memimpin dengan sangat reaksioner.
Ketika masa Dirk Dock habis dan digantikan oleh de Graeff yang
memimpin dengan lebih kejam. Ia mengeluarkan Undang-Undang Luar
Biasa yang dapat membuat seorang pribumi diasingkan tanpa menjalani

putusan dari pengadilan terlebih dahulu.
Terakhir, tidak ada lagi partai yang radikal, apalagi setelah PKI ditetapkan
sebagai organisasi terlarang.

N
P

I
d
l
o
e
i
g
o
.
3
3. Ideologi PNI I
Hot Pandangan untuk menggunakan nasionalisme sebagai ideologi partai
tidak terlepas dari situasi yang terjadi saat itu. Perpecahan di kalangan
Sarekat Islam sampai pemberontakan PKI 1926 membawa pengaruh
terhadap keadaan politik di Hindia Belanda. Soekarno, salah satu pendiri PNI,
menulis tulisan berjudul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme” yang
menganjurkan bahwa harus ada persatuan di antara para kelompok politik
di Hindia Belanda. Beliau menegaskan melalui nasionalisme sebagai idelogi
yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan dapat memuluskan
jalan menuju kemerdekaan.
4. Sepak Terjang PNI
4 . S e p a k T e r j a n g P N I
Hot Sejak berdiri pada tahun 1927, PNI telah melakukan kongres sebanyak
dua kali. Kongres pertama dilaksanakan di Kota Surabaya pada tanggal 28-
31 Mei 1928 dan kongres kedua di Kota Jakarta tanggal 18-19 Mei 1929. Pada
kongres pertama, Sukarno mengemukakan asas nasionalisme di hadapan
ribuan anggotanya, sekaligus menjadi pertemuan antara para pemimpin

partai dan konstituennya.
Hot Kongres tersebut dihadiri 3.000-3.500 orang Surabaya, terdiri dari para

pimpinan PNI dan simpatisannya, wakil dari Pemerintah Hindia Belanda, dan
PID (Politieke Inlichtingan Dienst) atau Dinas Pengawasan Politik Belanda.
Dalam kesempatan itu, Iskaq mengkritik kebijakan Exorbitante Rechten, yaitu
hak istimewa gubernur jenderal untuk menangkap maupun mengasingkan

seseorang yang dianggap melawan pemerintah kolonial dan menganggu
ketertiban umum.

65