Page 19 - 32_Klp 6_I Made Kristiadi Putra_Laporan Proyek Perubahan

5

Selain DTW, Kabupaten Tabanan juga memiliki desa wisata yang

berkembang sebagai penunjang kepariwisataan di Kabupaten Tabanan. Di
Kabupaten Tabanan sampai saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas

Pariwisata Kabupaten Tabanan memiliki 24 desa wisata yang tersebar di 10
Kecamatan. Kabupaten Tabanan saat ini sedang mendorong desa-desa yang ada di

Kecamatan Kerambitan untuk diusulkan menjadi Rencana Pembangunan Kawasan

Perdesaan yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Desa Wisata Kerambitan
Terintegrasi (DEWISRI). Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Desa Wisata Kerambitan Terintegrasi (DEWISRI) menjadi role model pembangunan
desa wisata di Kabupaten Tabanan. Diharapkan dengan terlaksananya pilot project

pembangunan RPKP DEWISRI ini, mampu memberikan arah pembangunan

pariwisata berbasis potensi lokal secara terpadu di Kabupaten Tabanan.
Implementasi RPKP ini memiliki esensi untuk memadukan potensi pariwisata

berbasis desa yang ada di Kecamatan Kerambitan.
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Tabanan termasuk mendorong

pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tabanan, dibentuk Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan kebutuhan pencapaian visi di atas.

Pembentukan struktur organisasi ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan

Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal ini, tugas Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabanan
meliputi :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja
badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai

dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;
b. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengadaan, pemberhentian

dan informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN);

c. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi mutasi dan promosi ASN;
d. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan kompetensi

ASN;
e. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penilaian dan evaluasi

kinerja aparatur;