Page 4 - Sinar Tani Edisi 4106
P. 4
4 Edisi 15 - 21 Oktober 2025 | No. 4106 Tahun LVI
MENAKAR SNI
WAJIB BERAS
Paska kegaduhan masalah beras di dalam
negeri, terutama terkait beras oplosan,
pemerintah mengambil ancang-ancang akan
memberlakukan Standar Nasional Indonesia
(SNI) wajib beras. Sebelumnya pemerintah
hanya memberlakukan SNI beras yang
sifatnya sukarela kepada pelaku usaha dengan
SNI 6128:2020 Beras. Pertanyaannya sejauh
mana mendesaknya SNI wajib beras tersebut?
Pertimbangkan Matang bingung. Pertama, Peraturan Menteri
Menyikapi rencana pemerintah Pertanian No. 31/PERMENTAN/
akan memberlakukan wajib SNI PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu
beras, Badan Standardisasi Nasional Beras. Kedua, Peraturan Badan
(BSN) mengingatkan pentingnya Pangan Nasional No.2 tahun 2023
pertimbangan matang sebelum tentang Persyaratan Mutu dan Label
memberlakukan Standar Nasional Beras. Ketiga, SNI beras itu sendiri.
Indonesia (SNI) beras secara wajib. Sementara itu Kepala Pusat
Pasalnya, menurut Kepala Biro Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Sumber Daya Manusia, Hukum, Publik, Kementerian Pertanian,
dan Hubungan Masyarakat BSN, Sudi Mardianto mengingatkan,
Singgih Harjanto, kebijakan wajib dalam menyusun regulasi harus
asus ramainya beras pemerintah pusat maupun daerah SNI berisiko memberatkan pelaku mengikuti kaidah penyusunan
oplosan yang kemudian dalam menerbitkan nomor izin usaha mikro yang belum siap yang pruden dan disesuaikan
pemerintah klarifikasi edar Pangan Segar Asal Tumbuhan memenuhi kompleksitas persyaratan dengan kebutuhan. Dengan prinsif
menjadi beras turun mutu (PSAT). Dalam peraturan tersebut, dan menghadapi konsekuensi kehati-hatian, regulasi yang akan
tersebut telah ‘memakan beras didefinisikan sebagai hasil hukumnya. diperbaiki dan disusun nantinya
Kkorban’ beberapa industri utama dari proses penggilingan bulir ”Kenapa? Karena, SNI wajib ini tidak kontraproduktif dengan
beras dalam negeri. Salah satunya padi yang seluruh lapisan sekamnya mempunyai konsekuensi hukum. upaya pemerintah mewujudkan
BUMD DKI Jakarta, PT. Food Station telah terkelupas, sementara lapisan Karena akan menjadi problem swasembada pangan.
Tjipinang dengan merek beras FS. aleuronnya dapat dipertahankan perundangan yang di dalamnya “Dalam menetapkan regulasi
Bukan hanya itu, kasus tersebut sebagian atau seluruhnya dipisahkan. ada sanksi, dan sanksi ini nanti harus disesuaikan dengan tujuan
sempat membuat beras premium Namun menurutnya, jika mengacu akan memberatkan pelaku usaha. regulasi tersebut. Jika untuk
‘menghilang’ dari pasaran, sehingga ke Undang-Undang Pangan, Kalau mereka tidak tahu bahwa ini mengatasi gangguan pasar, maka
membuat konsumen kesulitan. terkait dengan mutu sebenarnya sudah diwajibkan,” ujar Singgih FGD pemerintah harus melakukan
Beberapa industri beras kemudian prinsipnya adalah sukarela. Tapi Jika Regulasi Perberasan, di Jakarta, Rabu intervensi. Bisa juga bentuk
mengalihkan produksi, dari beras terkait dengan keamanan misalnya (24/9). perlindungan kepada konsumen dan
premium menjadi beras khusus cemaran dan residu itu baru wajib. Menurutnya, dampak kebijakan produsen,” tuturnya.
dengan harga menembus angka Rp Nantinya akan diaturnya melalui (SNI Wajib) akan berbeda pada setiap Sudi juga melihat karena
100 ribu/kemasan (5 kg) atau jauh di regulasi teknis. ”Jadi kalau mutu skala usaha. Pelaku usaha mikro insentif untuk pelaku usaha yang
atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebenarnya sukarela. Kalau sukarela sebagai pihak yang paling terdampak menerapkan SNI beras belum terlalu
Rp 74.900/kemasan. Kenaikan harga jalurnya tentu SNI itu,” ujarnya. jika kebijakan SNI wajib diterapkan besar, maka tidak ada dorongan bagi
beras di pasar, kemudian mendorong Sementara itu, jika suatu produk tanpa persiapan memadai. ”Ini juga pelaku usaha menerapkan kebijakan
pemerintah menggelontorkan beras masuk dalam kategori risiko tinggi dilihat pelaku usaha mulai dari yang SNI. Selama ini ia melihat, tidak sedikit
SPHP dengan harga Rp 62.500/ dengan pertimbangan target mikro sampai yang besar. Karena itu regulasi yang ternyata tidak mudah
kemasan. konsumen `tertentu, seperti orang yang akan menjadi problem atau dioperasionalkan di lapangan. “Meski
Menyikapi masalah terkait sakit atau yang dikonsumsi secara menjadi yang terdampak besar itu secara rasio politik diperlukan, tapi
dengan persoalan mutu beras, luas, dan termasuk komoditas adalah pelaku usaha yang mikro,” saat implementasi tidak terlihat di
Badan Pangan Nasional (Bapanas) strategis seperti beras, maka ujarnya. lapangan,” ujarnya.
tengah menyusun kembali regulasi ketentuan mutu diatur melalui jalur Sebagai alternatif, BSN lebih Padahal dalam penerapan
terkait keamanan dan mutu beras regulasi. “Misalnya, pemerintah telah ke pendekatan sukarela dan regulasi ada dampaknya. Karena itu
sebagai tindak lanjut amanah membuat regulasi HET (Harga Eceran pendampingan bagi usaha mikro ia mengingatkan kembali, dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun tertinggi) beras. Karena itu, ketentuan dan kecil (UMK). ”Kalau ada usulan membuat regulasi perberasan,
2012 tentang Pangan. Regulasi ini mutunya diatur melalui regulasi untuk mewajibkan SNI beras, kami dampak positif harus lebih besar dari
menjadi dasar bagi pengawasan juga,” kata Ega mencontohkan. menyarankan untuk saat ini SNI dampak negatifnya meski memang
keamanan, mutu gizi, label, dan iklan Ega menegaskan, dalam tidak dulu diwajibkan sebelum tidak bisa dihindari dalam setiap
untuk pangan segar. Apalagi beras menyusun regulasi harus mengacu ada kejelasan dulu regulasi mana pembuatan kebijakan.
merupakan salah satu komoditas pada indeks kualitas kebijakan yang yang akan digunakan,” tegasnya. “Jadi dalam pembuatan regulasi
strategis yang dikonsumsi hampir diukur LAN (Lembaga Administrasi Padahal di sisi lain, lanjut Singgih, harus holistic, tidak parsial dan
seluruh masyarakat Indonesia. Negara). Selain itu, ada regulatory pelaku usaha perberasan juga sudah pengawasan juga perlu dibangun.
Direktur Perumusan Standar impact assessment yang harus diwajibkan mendaftarkan izin edar Selama ini tantangan kita untuk
Keamanan dan Mutu Pangan, Badan dilakukan sebelum peraturan karena registrasi memang wajib. implementasi regulasi adalah
Pangan Nasional, Yusra Egayanti, berlaku. “Ada kajian di 38 provinsi Saat ini ada tiga regulasi terkait masih rendahnya kesadaran pelaku
menjelaskan, regulasi yang sedang yang kita lakukan terkait dengan hal dengan mutu beras, sehingga usaha terhadap regulasi itu sendiri,”
disusun ini kini menjadi acuan bagi ini,” ujarnya. membuat pelaku usaha menjadi ungkapnya. Yul
