Page 7 - Sinar Tani Edisi 4106
P. 7

7
                                                                                      Edisi 15 - 21 Oktober 2025  |  No. 4106  Tahun LVI
          SNI Wajib Beras,                                                                                              Pertanian (Permentan) No. 31 Tahun


                                                                                                                        2017 hanya mengenal dua kelas yakni
                                                                                                                        premium dan medium. Sedangkan
                                                                                                                        Peraturan Bapanas membagi empat
          BSN Ingatkan                                                                                                  yaitu   premium, klasifikasi  kesulitan
                                                                                                                                           medium,
                                                                                                                                                      sub-
                                                                                                                        medium, dan pecah.
                                                                                                                           Perbedaan
                                                                                                                                                     inilah
                                                                                                                        yang
                                                                                                                                           BSN
                                                                                                                                membuat
                                                                                                                        menetapkan satu acuan nasional
          Konsekuensinya                                                                                                yang diakui semua pihak. Karena
                                                                                                                        itu, BSN mengusulkan hanya ada
                                                                                                                        satu regulasi atau satu persyaratan
                                                                                                                        dalam kebijakan penetapan mutu
                                                                                                                        perberasan. Adanya tiga regulasi
                                                                                                                        yang selama ini berlaku membuat
                                                                                                                        pelaku usaha menjadi bingung.
                                                                                                                           Kajian Dampak Regulasi
                                                                                                                           Singgih    juga    menegaskan,
                                                                                                                        sebelum  sebuah  SNI  diberlakukan
                                                                                                                        secara wajib, harus ada kajian analisis
                                                                                                                        dampak regulasi (Regulatory Impact
                                                                                                                        Assessment).  Analisis  ini  menilai
                                                                                                                        validitas standar, kesiapan lembaga
                                                                                                                        penguji (laboratorium dan lembaga
                                                                                                                        sertifikasi  produk),  hingga  kesiapan
                                                                                                                        pelaku usaha, terutama skala mikro
                                                                                                                        dan kecil. “Pelaku usaha mikro
                                                                                                                        biasanya yang paling terdampak
                                                                                                                        ketika SNI diwajibkan. Mereka perlu
                                                                                                                        waktu untuk beradaptasi agar tidak
                                                                                                                        terbebani,” ujar Singgih.
                                                                                                                           BSN juga  harus memastikan
                                                                                                                        ketersediaan infrastruktur penilaian
                                                                                                                        kesesuaian, mulai dari laboratorium
                                                                                                                        uji   yang   terakreditasi  hingga
                                                                                                                        lembaga  sertifikasi  produk  (LSPro)
                                                                                                                        yang kompeten. Tanpa dukungan ini,
                                                                                                                        penerapan SNI wajib justru berisiko
                                                                                                                        menimbulkan ketimpangan.
                                                                                                                           Selain itu, sesuai PP No. 34 Tahun
                                                                                                                        2018, setiap rencana penerapan SNI
                                                                                                                        wajib  harus  dinotifikasi  ke  WTO.
          Pemerintah telah mewacanakan penerapan SNI                               karena registrasi memang wajib.      Tujuannya agar negara lain bisa
                                                                                                                                                  terhadap
                                                                                                                        memberikan
                                                                                                                                       masukan
          wajib beras. Namun rencana tersebut menurut                                 Singgih menegaskan pentingnya     rancangan     peraturan   tersebut,
                                                                                                                   Ia
          Badan Standarisasi Nasional (BSN) harus melalui                          sinkronisasi    antarinstansi.  ada  sesuai prinsip non-diskriminasi dan
                                                                                                                        transparansi dalam perdagangan
                                                                                                          hanya
                                                                                   menyarankan
                                                                                                   agar
          kajian yang mendalam. Pasalnya, penerapan SNI                            satu   regulasi  pemerintah   yang   internasional.
                                                                                                                           Selama ini, sejumlah produk
          wajib pada suatu produk membawa konsekuensi                              mengatur persyaratan mutu beras      pangan      sudah    lebih    dulu
                                                                                   dan regulasi itu cukup mengacu
          yang cukup besar, apalagi pelaku usaha yang                              langsung pada SNI. “Kalau nanti      menerapkan SNI wajib, misalnya
          terdampak cukup besar, khususnya skala                                   ada kebijakan baru dari pemerintah,   air minum dalam kemasan, garam
                                                                                                                        konsumsi beryodium, dan gula kristal
                                                                                   misalnya penambahan kelas mutu
          menengah dan kecil.                                                      atau isu baru di lapangan, cukup SNI   putih. Langkah tersebut memang
                                                                                   yang direvisi, bukan peraturannya,”   terbukti membantu mengendalikan
                   eperti  diketahui  dalam   Pertanian    No.   31/PERMENTAN/     katanya.                             kualitas  produk   di  pasar   dan
                   sistem      standardisasi  PP.130/8/2017  tentang  Kelas  Mutu     Dengan pendekatan itu, BSN        melindungi konsumen dari barang
                   nasional,  BSN  memang     Beras.  Kedua,   Peraturan  Badan    berharap     proses    penyesuaian   bermutu rendah.
                   memiliki   dua    bentuk   Pangan Nasional No.2 tahun 2023      standar akan lebih cepat, tanpa harus   Di sisi lain, BSN juga menekankan
                   penerapan    SNI   yakni   tentang Persyaratan Mutu dan Label   melalui prosedur harmonisasi antar-  bahwa penerapan SNI bukan sekadar
        Ssukarela dan wajib. Hingga           Beras. Ketiga, SNI beras itu sendiri.  kementerian yang panjang. Usulan   formalitas  atau  stempel  legalitas.
          kini, BSN sudah menetapkan sekitar     ”Kalau nanti di disepakati hanya   ini juga sudah disampaikan secara   Di balik tanda “SNI” yang  tertera di
          15.000 SNI untuk berbagai sektor,   ada SNI tentu kami meminta agar      resmi oleh Sekretaris Utama BSN      kemasan produk, ada mekanisme
          mulai dari pangan, energi, hingga   peraturan Menteri Pertanian dan      kepada Sekjen Kementan setelah       panjang berupa penilaian kesesuaian.
          produk  industri.  Namun,   hanya   Peraturan Bapanas meskipun tetap     rapat harmonisasi revisi Permentan   Produsen harus memperoleh Surat
          sekitar 322 SNI yang diberlakukan   ada,   tidak  lagi  mencantumkan     No. 31 Tahun 2017.                   Persetujuan Penggunaan Tanda SNI
          secara  wajib,  umumnya    terkait  persyaratan  mutu  beras.  Kalaupun     BSN kata Singgih menyarankan,     (SPPT SNI) melalui proses uji mutu di
          kesehatan, keselamatan, keamanan,   mencantumkan persyaratan mutu        jika  memang     disepakati  untuk   lembaga yang terakreditasi.
          atau lingkungan hidup.              itu mengambil dari substansi yang    menggunakan SNI sebagai standar         Untuk produk beras, hal ini berarti
            “Kalau SNI diberlakukan secara    ada di SNI,” tuturnya.               mutu beras, maka SNI harus direvisi   pengujian kadar air, butir patah,
          wajib, konsekuensi hukumnya jelas.     Menurut  Singgih, adanya tiga     terlebih dahulu. Sebab, SNI beras    warna, aroma, dan parameter lain
          Semua pelaku usaha, baik besar      peraturan tersebut membingungkan     yang berlaku sekarang berbeda        yang tercantum dalam standar.
          maupun kecil, dalam maupun luar     pelaku usaha di lapangan. Padahal    dengan Peraturan Bapanas dan         Hasil uji ini menjadi jaminan bahwa
          negeri, wajib  mematuhinya  tanpa   SNI sendiri harus sejalan dengan     Peraturan Menteri Pertanian.         beras yang beredar memenuhi mutu
          diskriminasi,”  kata  Kepala  Biro  regulasi yang ada dan tidak boleh       “Nanti SNI itu harus direvisi. Kalau   sesuai kategori.
          Sumber Daya Manusia, Hukum, dan     berbeda. Karena itu harus ada        disepakati mengacu ke SNI, maka         Jika SNI diwajibkan, mekanisme
          Hubungan Masyarakat BSN, Singgih    kesepakatan dan komitmen hanya       SNI itu sendiri mau mengacu ke       sertifikasi  dan  pengawasan  akan
          Harjanto.                           memakai satu persyaratan agar tidak   mana nih? Apakah regulasi Bapanas   dikelola  oleh  kementerian   atau
            Artinya,  produk   yang    tidak  membingungkan pelaku usaha.          atau Peraturan Menteri Pertanian     lembaga      yang     menetapkan
          memenuhi standar tak bisa beredar      ”Kalau   ada    usulan    untuk   atau mungkin membuat persyaratan     kewajiban,  dalam    hal  ini  bisa
          di pasar, dan pelanggar dapat dikenai   mewajibkan  SNI  beras,   kami   lain  yang  baru,  sehingga  nanti  itu   Kementan  atau  Bapanas  dengan
          sanksi. Karena itu, BSN menilai     menyarankan untuk saat ini SNI       disepakati hanya ada satu regulasi,”   tetap mengacu pada skema BSN.
          keputusan  menjadikan  SNI  wajib   tidak  dulu   diwajibkan  sebelum    tuturnya.                            “Kalau   SNI  diberlakukan   wajib,
          tidak bisa tergesa-gesa. Begitu juga   ada kejelasan dulu regulasi mana     Perbedaan     yang    dimaksud    kementerian atau lembaga yang
          dengan rencana SNI wajib beras.     yang akan digunakan,” tegasnya.      Singgih bukan perkara kecil. Dalam   mewajibkan  itulah  yang  membuat
            Selama ini ia melihat, standar    Apalagi di sisi lain, lanjut Singgih,   SNI 6128:2020, beras dibagi menjadi   mekanisme persetujuan  tanda SNI-
          mutu beras yang digunakan ada       pelaku usaha perberasan juga sudah   premium, medium 1, dan medium        nya, termasuk LSPro mana yang
          tiga. Pertama, Peraturan Menteri    diwajibkan mendaftarkan izin edar    2.  Sementara Peraturan Menteri      digunakan,” kata Singgih. Gsh/Yul
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12