Page 7 - Sinar Tani Edisi 4106

7
Edisi 15 - 21 Oktober 2025 | No. 4106 Tahun LVI
SNI Wajib Beras, Pertanian (Permentan) No. 31 Tahun

2017 hanya mengenal dua kelas yakni
premium dan medium. Sedangkan
Peraturan Bapanas membagi empat
BSN Ingatkan yaitu premium, klasifikasi kesulitan
medium,
sub-
medium, dan pecah.
Perbedaan
inilah
yang
BSN
membuat
menetapkan satu acuan nasional
Konsekuensinya yang diakui semua pihak. Karena
itu, BSN mengusulkan hanya ada
satu regulasi atau satu persyaratan
dalam kebijakan penetapan mutu
perberasan. Adanya tiga regulasi
yang selama ini berlaku membuat
pelaku usaha menjadi bingung.
Kajian Dampak Regulasi
Singgih juga menegaskan,
sebelum sebuah SNI diberlakukan
secara wajib, harus ada kajian analisis
dampak regulasi (Regulatory Impact
Assessment). Analisis ini menilai
validitas standar, kesiapan lembaga
penguji (laboratorium dan lembaga
sertifikasi produk), hingga kesiapan
pelaku usaha, terutama skala mikro
dan kecil. “Pelaku usaha mikro
biasanya yang paling terdampak
ketika SNI diwajibkan. Mereka perlu
waktu untuk beradaptasi agar tidak
terbebani,” ujar Singgih.
BSN juga harus memastikan
ketersediaan infrastruktur penilaian
kesesuaian, mulai dari laboratorium
uji yang terakreditasi hingga
lembaga sertifikasi produk (LSPro)
yang kompeten. Tanpa dukungan ini,
penerapan SNI wajib justru berisiko
menimbulkan ketimpangan.
Selain itu, sesuai PP No. 34 Tahun
2018, setiap rencana penerapan SNI
wajib harus dinotifikasi ke WTO.
Pemerintah telah mewacanakan penerapan SNI karena registrasi memang wajib. Tujuannya agar negara lain bisa
terhadap
memberikan
masukan
wajib beras. Namun rencana tersebut menurut Singgih menegaskan pentingnya rancangan peraturan tersebut,
Ia
Badan Standarisasi Nasional (BSN) harus melalui sinkronisasi antarinstansi. ada sesuai prinsip non-diskriminasi dan
transparansi dalam perdagangan
hanya
menyarankan
agar
kajian yang mendalam. Pasalnya, penerapan SNI satu regulasi pemerintah yang internasional.
Selama ini, sejumlah produk
wajib pada suatu produk membawa konsekuensi mengatur persyaratan mutu beras pangan sudah lebih dulu
dan regulasi itu cukup mengacu
yang cukup besar, apalagi pelaku usaha yang langsung pada SNI. “Kalau nanti menerapkan SNI wajib, misalnya
terdampak cukup besar, khususnya skala ada kebijakan baru dari pemerintah, air minum dalam kemasan, garam
konsumsi beryodium, dan gula kristal
misalnya penambahan kelas mutu
menengah dan kecil. atau isu baru di lapangan, cukup SNI putih. Langkah tersebut memang
yang direvisi, bukan peraturannya,” terbukti membantu mengendalikan
eperti diketahui dalam Pertanian No. 31/PERMENTAN/ katanya. kualitas produk di pasar dan
sistem standardisasi PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Dengan pendekatan itu, BSN melindungi konsumen dari barang
nasional, BSN memang Beras. Kedua, Peraturan Badan berharap proses penyesuaian bermutu rendah.
memiliki dua bentuk Pangan Nasional No.2 tahun 2023 standar akan lebih cepat, tanpa harus Di sisi lain, BSN juga menekankan
penerapan SNI yakni tentang Persyaratan Mutu dan Label melalui prosedur harmonisasi antar- bahwa penerapan SNI bukan sekadar
Ssukarela dan wajib. Hingga Beras. Ketiga, SNI beras itu sendiri. kementerian yang panjang. Usulan formalitas atau stempel legalitas.
kini, BSN sudah menetapkan sekitar ”Kalau nanti di disepakati hanya ini juga sudah disampaikan secara Di balik tanda “SNI” yang tertera di
15.000 SNI untuk berbagai sektor, ada SNI tentu kami meminta agar resmi oleh Sekretaris Utama BSN kemasan produk, ada mekanisme
mulai dari pangan, energi, hingga peraturan Menteri Pertanian dan kepada Sekjen Kementan setelah panjang berupa penilaian kesesuaian.
produk industri. Namun, hanya Peraturan Bapanas meskipun tetap rapat harmonisasi revisi Permentan Produsen harus memperoleh Surat
sekitar 322 SNI yang diberlakukan ada, tidak lagi mencantumkan No. 31 Tahun 2017. Persetujuan Penggunaan Tanda SNI
secara wajib, umumnya terkait persyaratan mutu beras. Kalaupun BSN kata Singgih menyarankan, (SPPT SNI) melalui proses uji mutu di
kesehatan, keselamatan, keamanan, mencantumkan persyaratan mutu jika memang disepakati untuk lembaga yang terakreditasi.
atau lingkungan hidup. itu mengambil dari substansi yang menggunakan SNI sebagai standar Untuk produk beras, hal ini berarti
“Kalau SNI diberlakukan secara ada di SNI,” tuturnya. mutu beras, maka SNI harus direvisi pengujian kadar air, butir patah,
wajib, konsekuensi hukumnya jelas. Menurut Singgih, adanya tiga terlebih dahulu. Sebab, SNI beras warna, aroma, dan parameter lain
Semua pelaku usaha, baik besar peraturan tersebut membingungkan yang berlaku sekarang berbeda yang tercantum dalam standar.
maupun kecil, dalam maupun luar pelaku usaha di lapangan. Padahal dengan Peraturan Bapanas dan Hasil uji ini menjadi jaminan bahwa
negeri, wajib mematuhinya tanpa SNI sendiri harus sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian. beras yang beredar memenuhi mutu
diskriminasi,” kata Kepala Biro regulasi yang ada dan tidak boleh “Nanti SNI itu harus direvisi. Kalau sesuai kategori.
Sumber Daya Manusia, Hukum, dan berbeda. Karena itu harus ada disepakati mengacu ke SNI, maka Jika SNI diwajibkan, mekanisme
Hubungan Masyarakat BSN, Singgih kesepakatan dan komitmen hanya SNI itu sendiri mau mengacu ke sertifikasi dan pengawasan akan
Harjanto. memakai satu persyaratan agar tidak mana nih? Apakah regulasi Bapanas dikelola oleh kementerian atau
Artinya, produk yang tidak membingungkan pelaku usaha. atau Peraturan Menteri Pertanian lembaga yang menetapkan
memenuhi standar tak bisa beredar ”Kalau ada usulan untuk atau mungkin membuat persyaratan kewajiban, dalam hal ini bisa
di pasar, dan pelanggar dapat dikenai mewajibkan SNI beras, kami lain yang baru, sehingga nanti itu Kementan atau Bapanas dengan
sanksi. Karena itu, BSN menilai menyarankan untuk saat ini SNI disepakati hanya ada satu regulasi,” tetap mengacu pada skema BSN.
keputusan menjadikan SNI wajib tidak dulu diwajibkan sebelum tuturnya. “Kalau SNI diberlakukan wajib,
tidak bisa tergesa-gesa. Begitu juga ada kejelasan dulu regulasi mana Perbedaan yang dimaksud kementerian atau lembaga yang
dengan rencana SNI wajib beras. yang akan digunakan,” tegasnya. Singgih bukan perkara kecil. Dalam mewajibkan itulah yang membuat
Selama ini ia melihat, standar Apalagi di sisi lain, lanjut Singgih, SNI 6128:2020, beras dibagi menjadi mekanisme persetujuan tanda SNI-
mutu beras yang digunakan ada pelaku usaha perberasan juga sudah premium, medium 1, dan medium nya, termasuk LSPro mana yang
tiga. Pertama, Peraturan Menteri diwajibkan mendaftarkan izin edar 2. Sementara Peraturan Menteri digunakan,” kata Singgih. Gsh/Yul