Page 5 - Sinar Tani Edisi 4106

5
Edisi 15 - 21 Oktober 2025 | No. 4106 Tahun LVI

Pemerintah Susun Kembali atau importir, kelas mutu, tanggal

produksi dan kedaluwarsa, asal
Regulasi Beras dipersyaratkan, serta keterangan
usul beras, nomor pendaftaran bila
halal dan harga eceran tertinggi jika
berlaku.
“Bagi beras yang diedarkan dalam
rangka program pemerintah atau
penugasan khusus, label minimal
harus mencantumkan nama produk,
Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah menyusun regulasi terbaru nama program, berat bersih, serta
terkait keamanan dan mutu beras sebagai tindak lanjut amanah Undang- nama dan alamat produsen atau
importir” ungkapnya.
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Regulasi ini menjadi dasar Selain label, regulasi juga
bagi pengawasan keamanan, mutu gizi, label, dan iklan untuk pangan segar, mengatur tentang klaim pada
beras. Klaim indikasi geografis
di mana beras merupakan salah satu komoditas strategis yang dikonsumsi harus dibuktikan dengan sertifikat
hampir seluruh masyarakat Indonesia.` resmi dari Kementerian Hukum dan
HAM. Klaim gizi maupun kesehatan
hanya dapat dicantumkan setelah
melalui uji laboratorium dan uji
klinis sesuai standar ISO 26642:2010
tentang pengukuran indeks
glikemik. Untuk klaim organik,
produsen wajib memiliki sertifikat
dari lembaga sertifikasi organik
yang terakreditasi.
Bapanas juga memberikan
perhatian pada perkembangan
beras fortifikasi, yakni beras
yang diperkaya dengan zat gizi
tambahan untuk meningkatkan
nilai gizi masyarakat. Saat ini,
Standar Nasional Indonesia untuk
beras fortifikasi telah diterbitkan,
meski diakui belum semua produk
yang beredar memenuhi standar
tersebut. Sementara itu, untuk beras
biofortifikasi, pemerintah tengah
menyiapkan batasan kadar zat gizi
yang dapat diklaim, dengan acuan
kandungan gizi beras konvensional.

Pengawasan Berlapis
Dalam pelaksanaannya, Bapanas
melakukan pengawasan berlapis
terhadap produk beras, baik yang
sudah memiliki izin edar maupun
irektur Perumusan edar Pangan Segar Asal Tumbuhan beras dengan klaim kesehatan, serta beras curah yang dijual bebas di
Standar Keamanan dan (PSAT). Dalam peraturan tersebut, beras tertentu yang tidak dapat pasar. Pengawasan dilakukan melalui
Mutu Pangan, Badan beras didefinisikan sebagai hasil diproduksi di dalam negeri. pengambilan contoh, pengujian
Pangan Nasional, Yusra utama dari proses penggilingan bulir Selain klasifikasi, Bapanas juga laboratorium, dan pemeriksaan di
Egayanti, menjelaskan padi (Oryza sativa L.) yang seluruh mengatur pembagian kelas mutu sarana produksi maupun distribusi.
Dbahwa penyusunan lapisan sekamnya telah terkelupas, beras menjadi empat tingkatan, Menurut Ega, penegakan hukum
regulasi ini juga merupakan tindak sementara lapisan aleuronnya yakni beras premium, medium, tetap dilakukan apabila ditemukan
lanjut dari Peraturan Presiden Nomor dapat dipertahankan sebagian atau submedium, dan beras pecah. pelanggaran, namun sesuai amanat
66 Tahun 2021 yang mengintegrasikan seluruhnya dipisahkan. Perbedaan di antara kelas mutu Undang-Undang Cipta Kerja,
tugas dan fungsi Badan Ketahanan tersebut terutama terletak pada kadar pendekatan yang dikedepankan
Pangan ke dalam Badan Pangan Klasifikasi Beras butir patah, di mana beras premium adalah pembinaan kepada pelaku
Nasional. Melalui peraturan tersebut, Regulasi ini membagi beras memiliki batas maksimal 15 persen, usaha. “Sanksi pidana hanya
Bapanas kini memiliki kewenangan menjadi dua klasifikasi utama, yaitu beras medium 25 persen, dan beras diberlakukan terhadap pelanggaran
dalam penyusunan standar serta beras umum dan beras khusus. Beras dengan mutu di bawahnya dapat dengan risiko tinggi yang berpotensi
pengawasan keamanan dan mutu umum mencakup beras sosoh dan mencapai 40 persen. Sementara itu, membahayakan konsumen”
pangan segar, termasuk beras. beras pecah kulit. Sementara beras parameter lain seperti kadar air dan ungkapnya.
Menurut Ega, regulasi yang sedang khusus terdiri dari beras ketan, beras derajat sosoh berlaku sama untuk Meski demikian, pengawasan
disusun ini kini menjadi acuan bagi merah, beras hitam, beras varietas semua kelas mutu. keamanan pangan di Indonesia
pemerintah pusat maupun daerah lokal, beras fortifikasi, beras organik, Ega menjelaskan bahwa masih menghadapi sejumlah
dalam menerbitkan nomor izin beras dengan indikasi geografis, pengaturan mutu pada dasarnya tantangan. Keterbatasan sumber
bersifat sukarela, sesuai dengan daya manusia pengawas, luasnya
mekanisme
Nasional
Standar
wilayah kepulauan Indonesia, serta
Tabel. Persyaratan Mutu Beras Indonesia (SNI). Namun, untuk meningkatnya peredaran pangan
produk pangan dengan risiko tinggi
secara daring menjadi hambatan
seperti beras, ketentuan mutu dapat tersendiri. Di sisi lain, literasi
Kelas Mutu
No Parameter Satuan diatur melalui regulasi pemerintah. masyarakat tentang keamanan
Premium Medium Submedium Pecah Adapun aspek keamanan pangan pangan masih perlu ditingkatkan
bersifat wajib, meliputi pengaturan agar konsumen semakin peduli
1 Derajat sosoh % (b/b) 95 95 95 95
(minimal) batas maksimal residu pestisida, terhadap mutu dan keamanan beras
Kadar air
2 (maksimal) % (b/b) 14 14 14 14 cemaran logam berat, penggunaan yang dikonsumsi.
bahan tambahan, dan penerapan
Ega menegaskan bahwa dengan
3 Butir menir % (b/b) 0,5 2,0 4,0 5,0 cara produksi yang baik. adanya regulasi ini, diharapkan
(maksimal) Dalam aspek pelabelan, Bapanas sistem pengawasan pangan nasional
Butir patah menegaskan bahwa setiap produk menjadi lebih kuat, terstandar, dan
4 % (b/b) 15 25 40 >40
(maksimal) beras yang dikemas, baik hasil transparan. “Regulasi ini bukan hanya
Total butir produksi dalam negeri maupun sebagai acuan bagi pemerintah,
5 beras lainnya % (b/b) 1 4 5 5
(maksimal) impor, wajib mencantumkan label tetapi juga panduan bagi pelaku
Butir gabah dalam bahasa Indonesia. Label harus usaha agar produk beras yang
6 (butir/100gr) 0 1 2 3 memuat keterangan nama produk, beredar di pasar aman, bermutu, dan
(maksimal)
Benda lain
7 (maksimal) % (b/b) 0 0,05 daftar bahan yang digunakan, berat sesuai ketentuan,” ujarnya. Herman/
bersih, nama dan alamat produsen
Yul