Page 90 - KM PPKN-BS-KLS-IX

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang paling sebenarnya.
Dengan demikian, negara yang menganut sistem politik demokrasi harus
dengan jelas menjamin kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan
pikiran dan pendapatnya.

Hak mengemukakan pendapat dimiliki
oleh setiap warga negara, tanpa memandang
laki-laki dan perempuan. Kemerdekaan
berpendapat yang dimiliki oleh laki-laki dan
perempuan sama. Raden Ajeng Kartini atau
akrab dipanggil R.A. Kartini merupakan
sosok pejuang perempuan yang tangguh
memperjuangkan hak-hak perempuan.
Pada masa itu pendidikan bagi perempuan
dirasa tidak penting karena pada akhirnya
seorang perempuan akan mengurus rumah
tangga. Dengan keberaniannya, R.A. Kartini
menyuarakan dan memperjuangkan hak
perempuan untuk berpendidikan yang saat
itu diabaikan.
R.A Kartini mengirimkan surat kepada
teman-temannya yang berasal dari Belanda.
Dalam suratnya Kartini bercerita tentang
Gambar 3.3 Foto Raden Ajeng Kartini
kondisi perempuan yang masih dikekang, Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia
tanpa bisa menentukan masa depannya
sendiri, hingga kepeduliannya terhadap
pendidikan. Atas keberanian R.A. Kartini menyampaikan pendapat dan hak-
hak perempuan, kini posisi perempuan tidak lagi di nomor dua setelah laki-
laki. Bahkan, perempuan mempunyai posisi yang sederajat terhadap laki-laki,
termasuk dalam berpendidikan hingga memiliki jabatan. Oleh karena itu, hak
kamu menyampaikan pendapat ketika proses pembelajaran juga tidak dibedakan
antara laki-laki dan perempuan.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum. Menurut undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat
adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan,
tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

76 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX